BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen
Pemerataan Pendapatan Tak Bisa Lewat Pasar Modal

Dalam bahasa ekonomi yang dimaksud dengan pemerataan pendapatan adalah pemerataan antara mereka yang berpendapat tinggi dan yang berpendapatan rendah. Masalahnya, yang membeli saham adalah orang yang berkecukupan.

Bicara pemerataan pendapatan dalam konteks ekonomi memperbaiki ketimpangan tidak bisa melalui pasar modal, karena yang membeli saham adalah orang yang mempunyai uang lebih, bukan orang yang mempunyai uang pas-pasan.

Jika satuan saham dipecah ke tingkat ritel agak dapat dibeli oleh sebagaian besar lapisan masyarakat tetap sulit karena dalam investasi saham ada risiko harga turun. Bagi mereka yang berpendapatan UMP, misalnya, apakah memiliki uang yang cukup untuk membeli saham? Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah pas pendapatannya.

Berinvestasi saham ada risiko nilainya turun sehingga sebagai besar yang membelinya memiliki pendapatan yang cukup, melebihi kebutuhan sehari-harinya. Kalau seperti ini maka tujuan pemerataan pendapatan melalui pasar modal tidak tercapai.

Jika yang dimaksud perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham, hal itu sudah sepatutnya karena sebagai pemegang saham harus mendapatkan dividen. Namun tidak semua perusahaan membagikan dividen walaupun untung.

Mereka bisa beralasan tidak membagikan dividen karena ada kebutuhan belanja modal (capital expenditure) yang besar untuk pengembangan perusahaan. Bisa dicek berapa perusahaan yang memberikan deviden dan yang tidak memberikan deviden. Yang tidak memberikan deviden lebih banyak dari yang memberikan deviden.

Pasar modal tidak dapat dikatakan sebagai sarana pemerataan pendapatan karena pembeli saham adalah orang-orang yang memiliki penghasilan yang cukup, bahkan lebih. Ini bukan pemerataan yang biasa digunakan dalam literatur ekonomi untuk mengangkat masyarakat berpendapatan bawah. (sar)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung