BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Pembuktian Terbelenggu Prosedural Hukum Acara MK

Adu kuat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, menjadi hal yang paling menentukan dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas. Hanya saja, hal itu sulit dibuktikan karena disebabkan oleh belenggu prosedural hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Limitasi waktu pengajuan sengketa hingga proses persidangan, telah menjadikan para pihak kewalahan. Hal itu, kemudian berdampak pada sulitnya para pihak, khususnya pemohon untuk membuktikan. Oleh karena itu, sejatinya bukan karena pemohon kurang mampu membuktikan dugaan kecurangan pemilu dan termohon membantahnya. 

Prosedural tersebut, semakin terlihat ketika jumlah saksi pun ikut dibatasi. Karenanya, idealita untuk mewujudkan aspek substansial pemilu yang konstitusional, saat sejatinya masih terhalang oleh dimensi prosedural dari hukum acara di MK.

Aspek prosedural tersebut, diharapkan tidak menular pada para hakim dalam memandang perselisihan hasil sengketa pemilu. Hakim MK harus melihat sisi substansial dari perkara tersebut pada saat memutusnya nanti, sehingga dapat menutup rongga kelemahan prosedural beracaranya. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung