BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Pembuktian Terbelenggu Prosedural Hukum Acara MK

Adu kuat bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, menjadi hal yang paling menentukan dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas. Hanya saja, hal itu sulit dibuktikan karena disebabkan oleh belenggu prosedural hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Limitasi waktu pengajuan sengketa hingga proses persidangan, telah menjadikan para pihak kewalahan. Hal itu, kemudian berdampak pada sulitnya para pihak, khususnya pemohon untuk membuktikan. Oleh karena itu, sejatinya bukan karena pemohon kurang mampu membuktikan dugaan kecurangan pemilu dan termohon membantahnya. 

Prosedural tersebut, semakin terlihat ketika jumlah saksi pun ikut dibatasi. Karenanya, idealita untuk mewujudkan aspek substansial pemilu yang konstitusional, saat sejatinya masih terhalang oleh dimensi prosedural dari hukum acara di MK.

Aspek prosedural tersebut, diharapkan tidak menular pada para hakim dalam memandang perselisihan hasil sengketa pemilu. Hakim MK harus melihat sisi substansial dari perkara tersebut pada saat memutusnya nanti, sehingga dapat menutup rongga kelemahan prosedural beracaranya. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)