BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
Pemberian Gelar 'Bapak Pembangunan Desa' Wajar

Jika gelar 'Bapak Pembangunan Desa'  diberikan dari rakyat. Dari arus bawah. Atas dasar aspirasi masyarakat, maka pemberian gelar tersebut sah-sah saja. Tidak ada yang salah. Tak perlu dipersoalkan.

Namun karena pemberian gelar tersebut menjelang Pilpres 2019, tentu ada pihak-pihak yang tidak suka. Bagus-bagus saja jika Jokowi mendapatkan gelar 'Bapak Pembangunan Desa'. Kita positif saja. Jangan bepikir yang tidak-tidak. 

Bisa jadi salah satu penilaiannya karena faktor kepedulian Jokowi untuk menggelontorkan dana desa yang jumlahnya naik tiap tahun. Dan hal itu tentu menyenangkan kapala desa, perangkat, dan rakyat. Karena anggaran yang besar tersebut bisa dikelola desa untuk pembangunan. 

Mengada-ada atau tidak  terkait pemberian gelar 'Bapak Pembangunan Desa' kepada Jokowi itu yang tahu yang memberi gelar. Namun yang pasti Jokowi sebagai presiden, layak-layak saja mendapat gelar tersebut. 

Jika ada kontroversi di tengah-tengah masyarakat itu merupakan hal yang wajar. Karena menjelang Pilpres saat ini, masyarakat sudah terpolarisasi menjadi dua kubu. 

Jadi pasti ada yang setuju. Dan ada juga yang tidak. Ini alam demokrasi. Bebas-bebas saja untuk menilai dan mengkritik. Namun selama pemberian gelar tersebut memiliki maslahat untuk rakyat dan untuk Jokowi ya sah-sah saja. Toh tidak ada yang dilanggar. Tidak melanggar undang-undang dan peraturan lainnya. 

Karena Jokowi itu pemimpin politik. Tentu pemberian gelar itu bersifat politis. Dan itu wajar. Jika itu ada kepentingan politik Jokowi juga tak ada masalah. Pemimpin politik ya pasti berpolitik. Dan jika berpolitiknya masih dalam koridor demokrasi ya tak apa-apa. Kan berpolitik itu baik. Asalkan dilakukan dengan cara-cara baik pula. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha