BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Pemberian Gaji ke-13 Harus Didasari Aturan yang Jelas

Pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para PNS, TNI/Polri, dan pejabat negara serta pensiunan memang merupakan berkah tersendiri. Namun, bagaimana dampaknya terhadap postur anggaran belanja negara?

Kalau hanya menelisik dari sudut anggaran semata, bisa dikatakan ini merupakan pemborosan. Tetapi menelisik yang jauh lebih luas, bahwa anggaran harus dapat mendorong potensi ekonomi terus bergerak. Nah, di sinilah pemberian THR dan gaji ke-13 saat hari raya yang begitu tinggi dapat menggerakkan ekonomi di tingkat masyarakat.

Maka menelisik kebijakan tersebut haruslah dalam kacamata yang lebih besar dan multi effect. Dalam arti bukan sekedar menjaga stabilitas keuangan maupun pengetatan anggaran semata. Hanya saja kebijakan tersebut jangan sampai membuka peluang kepala daerah melanggar aturan. Oleh sebab itu aturan yang mengatur hal tersebut harus jelas dan tegas. Karena, dalam sisi norma maupun prinsip administrasi publik, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 harus diatur dengan peraturan dan perundangan yang  jelas dan tegas sebagai payung hukum.

Adapun langkah pemerintah melakukan pengetatan anggaran negara merupakan suatu kebijakan yang harus lebih luas. Sebaiknya langkah tersebut bisa diambil dari kesadaran dan kerelaan para pejabat negara, yaitu dengan memotong anggaran operasional bahkan gaji para pejabat tersebut yang sangat besar. Di satu sisi lagi, pemerintah pun mempunyai kewajiban mensejahterakan aparaturnya yang akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)