BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Administrasi Publik Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Pemberian Gaji ke-13 Harus Didasari Aturan yang Jelas

Pemberian THR dan gaji ke-13 untuk para PNS, TNI/Polri, dan pejabat negara serta pensiunan memang merupakan berkah tersendiri. Namun, bagaimana dampaknya terhadap postur anggaran belanja negara?

Kalau hanya menelisik dari sudut anggaran semata, bisa dikatakan ini merupakan pemborosan. Tetapi menelisik yang jauh lebih luas, bahwa anggaran harus dapat mendorong potensi ekonomi terus bergerak. Nah, di sinilah pemberian THR dan gaji ke-13 saat hari raya yang begitu tinggi dapat menggerakkan ekonomi di tingkat masyarakat.

Maka menelisik kebijakan tersebut haruslah dalam kacamata yang lebih besar dan multi effect. Dalam arti bukan sekedar menjaga stabilitas keuangan maupun pengetatan anggaran semata. Hanya saja kebijakan tersebut jangan sampai membuka peluang kepala daerah melanggar aturan. Oleh sebab itu aturan yang mengatur hal tersebut harus jelas dan tegas. Karena, dalam sisi norma maupun prinsip administrasi publik, kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 harus diatur dengan peraturan dan perundangan yang  jelas dan tegas sebagai payung hukum.

Adapun langkah pemerintah melakukan pengetatan anggaran negara merupakan suatu kebijakan yang harus lebih luas. Sebaiknya langkah tersebut bisa diambil dari kesadaran dan kerelaan para pejabat negara, yaitu dengan memotong anggaran operasional bahkan gaji para pejabat tersebut yang sangat besar. Di satu sisi lagi, pemerintah pun mempunyai kewajiban mensejahterakan aparaturnya yang akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat. (ast)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung