BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pemberantasan Korupsi Tak Mengenal Apa Pun

Walaupun hanya sekedar himbauan apa yang disampaikan Menkopolhukam telah mengganggu pola relasi antar lembaga. Pemberantasan korupsi itu tak boleh henti, tak kenal waktu, tak kenal partai, tak pula pandang bulu dan tak boleh memilah-milah. Dia hanya kenal pada siapa yang melanggar peraturan. Itu yang harus dikedepankan.

Menurut hemat saya, apa yang disampaikan pak Wiranto, menjadi sangat tidak relevan, tidak signifikan dan menafikan realitas bahwa Indonesia sedang menghadapi bencana korupsi. Ada pilkada tak ada pilkada pemberantasan korupsi harus tetap jalan.

Yang kita harapkan adalah bagaimana agar calon mampu introspeksi diri, mawas diri apakah dirinya memenuhi syarat menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Selain itu, partai politik harus melakukan telisik yang mendalam atau melakukan kajian terhadap siapa yang akan dicalonkan. Ini penting untuk menghindari salah pilih. Apakah calon sudah memenuhi beberapa syarat penting seperti integritas, kompetensi, kapasitas, dan kepemimpinan. Sebab bila dikemudian hari, ternyata calon terindikasi korupsi, parpol harus siap bertanggungjawab. Karena hukum tidak mengenal kompromi. Bila calon cacat integritasnya, tak sepatutnya dicalonkan atau mencalonkan diri. Sebab bila rakyat mengetahui, maka ekektabilitasnya akan jatuh.

Bahwa proses demokrasi melalui pilkada telah memberi ruang konstestasi/ kompetisi. Pilkada yang berkualitas adalah yang berlandaskan hukum yang kuat. Penegakan hukum, etika dan moral harus senantiasa melandasi semua tahapan pilkada. Hal ini diperlukan agar demokrasi kita naik kelas, lebih berkualitas. Kalau tidak diberikan landasan hukum yang kuat, maka pada akhirnya akan memunculkan banyak kepala daerah yang menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Lebih celaka lagi kalau calon yang jelas-jelas melanggar hukum/etika/ moral dan melakukan tindakan korupsi masih dibolehkan mengikuti pilkada. Hal ini sungguh-sungguh melawan nalar sehat.

Kita berharap pilkada serentak 2018 jauh dari praktik menghalalkan semua cara. Kita harus berani mengatakan say no to 'tersangka', say no to 'terdakwa' dan say no 'terpidana'.

Semoga pilkada serentak gelombang ketiga tahun 2018 betul-betul berkualitas, berlangsung penuh keadaban, sehat, bermartabat dan demokratis (partisipatif, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan). (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI