BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengusaha, Mantan Anggota DPD RI, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS)
Pembenahan Regulasi dan Kepastian Hukum

Kemungkinan masalahnya pada kemudahan bagi insvestor, juga mengenai masalah buruknya ketersediaan energi. Bisa juga karena pajak yang kalah bersaing dengan Singapura dan Negara tetangga lainnya, ini bisa menjadi persaingan antar tetangga, contohnya bagi mereka itu seperti kebutuhan energi, listrik dan gas kalau ternyata lebih mahal maka mereka tidak bisa melanjutkan bisnisnya di situ. Kemudian soal kemampuan tenaga kerja atau aspek-aspek yang terkait dengan pajak. Biasanya yang terkait dengan  industri ini ada urusan masalah pajak dengan Negara itu apakah mengenai tenaga kerja kemudian sarana yang dibutuhkan. Mulai dari soal listrik, komunikasi, gas atau energi secara umum, diluar tenaga kerja. Jadi seperti kasus di Medan misalnya itu tutup karena energinya lebih mahal dari nilai kerja.

Menyangkut kepastian hukum bagi investor, hal ini juga sama. Mengenai masalah kepastian hukum, masalah pungli, hal ini sudah sangat akut terjadi dari dulu dan pemerintah tidak bisa membereskan masalah itu termasuk Pemda. Pemda semestinya dengan pusat bisa bekerja sama dan jangan menjadikan orang yang ingin berbisnis itu hanya menjadi objek bagi PAD. Sehingga pada sistem investasinya tidak mendukung.

Masalah lain bisa juga masalah pengelolaan yang tidak manageable, atau mungkin menyangkut wilayah otorita Batam nya itu sendiri. Seharusnya me-review kenapa menjadi kalah bersaing dengan Negara-negara tetangga. Ada aspek-aspek yang seharusnya diperbaiki temasuk masalah mengenai perizinan atau masalah pungli seperti yang tadi diatas, hal itu yang bisa menjadi faktornya.

Kalau Pemda Batam menuntut agar pengaturannya di serahkan kepada Pemda Batam, hal seperti itu bisa menjadikan bertambah runyam. seperti yang saya katakan, terkadang Pemerintah Daerah hanya memikirkan persoalan PAD saja, atau malah ada oknum-oknum yang melakukan pungli, yang akhirnya menjadi pengganggu terhadap iklim investasi yang seharusnya kita jaga.

Batam itu didirikan secara umum untuk industri. memang bisa saja kita memiliki kilang di wilayah tersebut, atau tempat pengolahan Gas.

Rekomendasi saya atas persoalan Batam ini, harus meningkatkan daya saingantara lain sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Memang satu lain hal kita lebih baik daripada Negara lain, tapi yang kita tahu soal harga gas Negara kita masih lebih mahal. Listrik kita pun masih lebih mahal di tambah lagi nanti kita bicara tentang pengelolaan manajemen yang kaitannya dengan pajak dan perijinan.

Yang lain saya kira harus bicara mengenai pemberantasan pungli supaya investor lebih aman, baik regulasi dan kepastian hukumnya. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi