BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengajar Antropologi Politik Fisip Unair
Pembebasan Ba'asyir dan Keadilan Restoratif

Keputusan Presiden Jokowi untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir barang tentu  sudah didasari pertimbangan yang matang. Kebiasaan yang berjalan di lingkungan istana, sejauh menyangkut keputusan yang penting Presiden biasanya sudah meminta pertimbangan dan masukan dari para ahli di sekitarnya. Apalagi jika mengingat komitmen Presiden Jokowi untuk menjunjung tinggi supermasi hukum di atas supermasi kekuasaan, klientisme, spirit korsa, atau supermasi uang dan premanisme, tentu pembebasan Abu Bakar Baasyir sudah didasari pertimbangan yang matang. 

Sejauh yang berhasil saya himpun, argumentasi di balik pembebasan Abu Bakar Baasyir, sekurang-kurangnya menyangkut empat hal, (1) Abu Bakar Baasyir sudah tua (80 tahun) dan sakit-sakitan; (2) sudah menjalani dua petiga masa hukumannya dan selama menjalani masa hukumannya yang bersangkutan berkelakuan baik dan kooperatif; (3) presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan grasi kepada narapidana; (4) sesudah bebas Baasyir tidak mungkin lagi membangkitkan terorisme karena yang bersangkutan sudah tua dan sakit-sakitan.  

Argumen yang ada di balik pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan tindakan “manusiawi” kepada narapidana terorisme ini. Sekali pun begitu, publik tetap saja mempertanyakan pembebasan itu, apalagi hal itu dilakukan di tahun politik, kurang lebih 90 hari menjelang Pileg dan Pilpres.

Karena waktunya berdekatan dengan Pilpres itulah berbagai spekulasi marak di ranah publik, terutama di media sosial. Di antarnya ada yang menilai bahwa pembebasan Baasyir dipenuhi motif politik, ada juga yang bilang pembebasan ini untuk meredakan tekanan kelompok Islam fundamentalis, ada yang mempersoalkan keabsahan hukumnya, tetapi ada yang bilang, pembebasan itu sah dan manusiawi. 

Di antara yang mengkritisi argumen di balik pembebasan itu, satu argumen yang cukup menarik adalah argumen yang mempersoalkan legitimasi hukum keputusan pemerintah. Kontra argumen yang diajukan adalah, jika di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur perkara pembebasan Napiter disebutkan keharusan bagi Napiter untuk mengakui NKRI, Pancasila dan UUD’45, maka pembebasan Baasyir tidak memenuhi syarat itu. Sebabnya adalah, karena  Baasyir tidak mau mengakui semua itu. Jika demikian halnya, apa dasar yang bisa membenarkan tindakan pemerintah untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir? Bukankah hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi dunia hukum, dan bukankah ini bisa menjadi preseden bagi Napiter lain untuk meminta pembebasan yang serupa dengan pembebasan Ba'asyir?

Argumen kritis tersebut di atas harus dipertimbangkan sungguh-sungguh, karena jika tidak mendapat jawaban yang tepat bisa meruntuhkan seluruh argumentasi pemerintah yang katanya menjunjung tinggi supermasi hukum. Akan tetapi di era reformasi ini penting juga untuk dipertimbangkan spirit zaman yang sedang begerak.

Dari sisi hukum keputusan pemerintah ini bisa menjadi yurisprudensi, sesuatu hal yang di era reformasi justru bernilai positif. Mengapa? karena spirit pembaharuan hukum di era reformasi akan menuju pada pembentukan hukum yang lebih mengedepankan keadilan restoratif (resortive justice). 

Sebagaimana kita tahu, arah pembaharuan hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif didasari semangat untuk memulihkan kembali harmoni kehidupan sosial yang pernah retak dan tercerai berai akibat macam-macam konflik dan pertikaian daripada sekadar melaksanakan pasal-pasal undang-undang.

Penegakkan hukum memang tidak sama dengan penegakkan undang-undang. Sebab hukum melampaui undang-undang. Di dalam hukum terkandung juga nilai-nilai moral kemanusiaan yang jauh lebih luas dan mendalam daripada sekedar bunyi pasal-pasalnya. Itu sebabnya di dalam upaya menuju reformasi hukum yang menekankan keadilan restoratif, amarah, kebencian dan dendam kesumat harus ditunda. Jika argumen ini menjadi landasan utama pembebasan Abu Bakar Baasyir, maka segala spekulasi politik--apalagi yang bertendensi hoax dan mengada-ada--memang patut diabaikan. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF