BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Umum Peradin, Ahli Ilmu Hukum Pidana
Pembebasan Ba'asyir Harus Memenuhi Ketentuan Hukum dan Perlu Penjelasan Kepada Publik

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir mempunyai konsekuensi bahwa dia harus memberikan penjelasan kepada pendukung atau pemilihnya dan kepada rakyat Indonesia bahwa keputusannya sebagai Presiden RI adalah sesuai dengan hukum dan memenuhi syarat pemberian grasi dan harus bisa meyakinkan bahwa putusannya memang berdasarkan pertimbangan kemanusiaan mengingat pendirian Ba’asyir dan politiknya menentang NKRI dan Pancasila suatu tuduhan serius dan mengandung konsekuensi politik yang luas bukan di dalam negeri saja tapi juga keluar negeri. 

Harus diingat bahwa pemberantasan terorisme adalah salah satu agenda pemerintahan Jokowi. Apakah putusan membebaskan Ba’asyir dapat dipercaya pendukung dan pemilihnya dan rakyat Indonesia dan masyarakat internasional. Ini merupakan tantangan sendiri kedepan dalam waktu singkat atau panjang. Terutama para korban pemboman dijimbaran dan yang lain sangat menyakitkan keluarga para korban mengingat pembebasan itu juga menyangkut segi kemanusiaan dari sudut para korban pengeboman di Bali. 

Apa  pemerintah Indonesia dibawah Jokowi dapat dipercaya memberantas terorisme dan apa segi kemanusiaan itu dapat memenuhi ekspektasi masyarakat Indonesia dan internasional? Hanya waktu yang bisa memberikan jawaban terutama betapa intens dan serius pemerintahan Jokowi mau memberantas terorisme.

Apakah Presiden Jokowi sudah dapat masukan yang cukup dari Menteri Hukum dan Ketua Mahkamah Agung RI dan aparat keamanan lainnya dan lain-lain.

Belum lagi syarat hukum untk pembebasan itu apakah ada rasa penyesalan dari yang bersangkutan. Pertimbangan pribadi tidak boleh menjadi landasan pemberian pembebasan ini karena akan berdampak kepada asas persamaan di hadapan hukum. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF