BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir: Keputusan Rasional

Beberapa hari lalu kita mendapat kabar dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra yang sekaligus kuasa hukum Jokowi Ma'ruf Amin yang mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sudah menyetujui pembebasan pimpinan Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba'asyir. Adapun alasannya menurut Yusril karena pertimbangan kemanusian dan tidak ada pertimbangan politis menjelang pemilu.

Keputusan ini akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat yang menganggap keputusan Jokowi tersebut tidak memiliki landasan hukum yang tepat dan bisa mengacaukan sistem hukum di Indonesia. Lepas dari semua polemik tersebut maka keputusan tersebut dianggap tepat dan rasional. Rasionalitas ini diambil ditengah semakin meningkatnya polarisasi di tengah masyarakat akibat kontestasi pilres 2019. Hal ini jika tidak diantisipasi bisa membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.Gesekan antar kubu Jokowi-Ma'ruf dengan Prabowo-Sandi semakin meruncing khususnya di akar rumput (grass root) dan akibatnya pemilu serentak 2019 gaungnya hanya pilpres, sedangkan pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD. Sudah kehilangan energi.

Padahal lembaga legislatif ini juga memiliki posisi strategis dalam menentukan arah Indonesia ke depan. Rasionalitas kedua diambil karena ABB tak berpotensi menyebarkan paham radikal sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Apalagi dengan usia yang senja 81 tahun dan kondisi kesehatan sakit-sakitan sudah dapat dipastikan pengaruhnya sudah turun drastis. Jika pun ada pembebasan ini bisa digunakan oleh aparat negara untuk mengukur sejauh mana potensi kelompok ini eksis.

Sebagai petahana memang Jokowi dengan bebas dan leluasa  mengambil dan memutuskan kapan setiap kebijakan diputuskan. Setiap keputusan pasti bernuansa politik karena ini menyangkut kepentingan negara dan bangsa. Keputusan terhadap ABB juga keputusan politik karena ABB itu bukan karena didasarkan pada individu ABB tapi ABB sebagai pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid yang memiliki banyak.anggota. Oleh sebab itu Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan dan Panglima Tertinggi sudah dipastikan telah mempertimbangkan keputusannya dengan rasional walaupun menurut pasal 84 huruf d Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 yg mempersyaratkan yaitu terpidana terorisme mesti menyesal atas kesalahannya dan berikrar setia kepada NKRI dan Pancasila.Terhadap pasal ini banyak ulama dan tokoh agama yang memiliki penafsiran dan beda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ikrar semacam ini dianggap mengsekutukan tuhan dan dilarang oleh agama. Mungkin ABB termasuk kelompok ini dan ikrar semacam ini dianggap dosa besar. Keyakinan kaffah semacam ini agak sulit jika kita kaitkan dengan hukuman terhadap ABB. Oleh sebab itu negara secara bisa bijaksana mengambil alih interprestasi semacam ini selama keyakinan itu tidak mengancam integrasi bangsa, negara harus memberikan kebebasan kepada individu menganut agama dan keyakinannya. 

Tugas negara menjamin agar penyebaran agama dan keyakinan tersebut mengancam NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Mudah- mudahan pembebasan ABB ini bisa meredakan polarisasi yang semakin panas menjelang pemilu 2019. Masyarakat semakin dewasa dan menerima apapun keputusan yang diambil selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Bravo NKRI. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF