BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Pembatasan Hak Dipilih Itu Domain Legislatif

Gagasan pelarangan mantan narapidana (napi) kasus korupsi mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) sebenarnya karena partai politik (parpol) cenderung memilih kandidat yang bermodal ketimbang track record caleg. Praktik demikian tidak sejalan dengan peran esensial parpol yaitu untuk melakukan edukasi cerdas kepada masyarakat.

Selain bertentangan dengan Pasal 240 UU Pemilu dan Putusan MK, pelarangan nyaleg bagi mantan napi kasus korupsi dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) potensial bertentangan dengaan; Pertama, Pasal 27 UUD 1945 dan sejumlah pasal lain yang memberikan jaminan hak politik. Kedua, Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Ketiga, Pasal 2 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Secara substansi, rencana KPU memang bagus namun membatasi hak dipilih (nyaleg) melalui PKPU tidaklah tepat. Idealnya, pembatasan hak dipilih haruslah diatur dengan Undang-Undang. KPU lebih baik menyampaikan inisiasinya kepada DPR dan Presiden agar larangan mantan napi kasus korupsi nyaleg diatur dalam Undang-Undang, karena urusan pembatasan hak dipilih domainnya legislatif. Hal ini agar linier dengan konstruksi Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Lebih-lebih, layak dan tidaknya seorang untuk nyaleg, menjadi peran sekaligus bagian masyarakat untuk menilainya. Biarkan rakyat yang menentukan jika ada mantan napi kasus koruptor nyaleg.

Persoalan telah melanggar sumpah, tentu tidak bisa diberlakukan untuk jabatan yang akan diembannya. Terlebih, sumpah yang dilanggarnya erat kaitannya dengan jabatan sebelumnya. Tidaklah logis jika itu dijadikan pertimbangan pelarangan nyaleg bagi mantan napi kasus korupsi.

Pun dalih KPU sebagai terobosan hukum mencegah praktik korupsi, juga kurang tepat. Pertanyaannya, apakah KPU dapat menjamin caleg non mantan napi kasus korupsi tidak akan melakukan tindak pidana korupsi? Upaya pencegahan mestinya melalui pengetatan pengawasan pada lembaga-lembaga pemerintahan dan upaya meminimalisir biaya kampanye yang mahal. Karena dua sektor itu menjadi biang keladi praktik korupsi.

Sebaiknya KPU mendorong parpol agar; Pertama, mendedahkan diri bahwa para calon yang akan menjadi wakil bukan lagi sekadar para ‘vote getter’ dan aliansi keluarga yang hanya andal dari segi populiratias dan dana, tetapi miskin kualitas. Kedua, harus rela meninggalkan politik oligarki atas dasar spoil system, tetapi mengutamakan merit system pada lingkungan internal partai dan pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI