BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Indonesia Budget Center
Pembangunan yang Memandirikan Desa Masih Jadi Tantangan

Inisiatif untuk memberikan gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Jokowi, bukan dari pemerintah tetapi usul dari masyarakat. Menurut saya, hal itu sesuatu yang biasa saja. Masyarakat desa boleh-boleh mengusulkan gelar itu. Meskipun menurut saya, pemberian penghargaan berupa gelar-gelar sejenis itu seperti meniru pemerintahan di masa lalu.

Ditinjau dari konteks politik anggaran pemerintah untuk desa, memang di era pemerintahan Jokowi cukup akseleratif. Jumlah alokasi APBN berupa dana desa cukup besar dan meningkat dalam 4 tahun terakhir.

Jika gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ ditinjau dari sisi besaran anggaran, saya kira tidak bisa disangkal. Kalau dilihat dari aspek anggaran, sekali lagi, selama pemerintahan Jokowi mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Juga secara fisik (infrastruktur), desa tampak mengalami perubahan.

Soal setuju atau tidak setuju terhadap pemberian gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ kepada Jokowi ya setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda. Artinya, gelar itu diberikan berdasarkan perspektif pemberi gelar.

Tetapi harus kita sadari bahwa, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan mengenai pembangunan desa. Pada titik ini, bukan persoalan setuju atau tidak setuju yang harus kita perdebatkan, namun apa sebetulnya problem pembangunan desa saat ini.

Dana desa itu untuk pembangunan desa. Sementara pembangunan desa harus menuju kemandirian desa. Jadi, sampai saat ini dana desa belum berhasil mengarah pada kemandirian desa. Karena dalam pengelolaan dana desa itu masih didominasi aparat desa dan elite desa.

Meskipun upaya transparansi sudah dibuat, tetapi masih kelihatan bahwa desa masih sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan dari pemerintah pusat dalam mengelola rencana pembangunan desa.

Pekerjaan rumah ke depan, sebetulnya bagaimana masyarakat desa betul-betul terlibat dalam urusan pembangunan desa. Jadi, tidak hanya dikooptasi oleh aparat desa dan elite desa.

Belum lagi, hasil-hasil pembangunan desa saat ini belum berkorelasi dengan peningkatan ketahanan ekonomi desa. Kenapa ini terjadi? Karena kebijakan pembangunan infrastruktur sangat deminan dalam pembangunan desa. Mestinya, pengelolaan dana desa harus berimbang. Atau, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Persoalan mendasar pembangunan desa saat ini, dalam hal pelaksanaan UU Desa, pertama, pemerintah desa lebih banyak mengambil referensi dari pusat tentang apa-apa saja yang akan dibangun di desa. Jadi, masih sangat kurang mengambil referensi dari masyarakat. Kedua, pemerintah kabupaten belum menjalankan sepenuhnya mandat UU Desa. Misalnya, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi UU Desa.

Kalau ukuran keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam kontek mendorong kemandirian desa, itu belum berhasil. Tapi dalam konteks anggaran dana desa ada bentuknya lewat berbagai infrastruktur di desa, itu cukup berhasil.

Problem desa bukan sekadar infrastruktur. Masalahnya, pemerintah desa paling banyak mengalokasikan dana desa untuk infrastruktur. Kalau diperiksa lebih jauh, bukan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat tapi ada hal lain, soal pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya. Tapi ini belum dapat alokasi yang signifikan dari dana desa. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha