BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Pelesiran Setya Novanto, Biasa Itu!

Tak ada yang aneh dalam kasus pelesiran Setya Novanto. Justru aneh kalau seorang penjahat besar yang kaya raya seperti dia benar-benar menjalani hukuman sesuai perundangan yang berlaku. Bagaimana tidak, kasus ini semacam ini telah berulang kali terjadi.

Masyarakat tentu juga paham betul, di dalam hal semacam ini berlaku olok-olok tentang peraturan dua poin. Pertama, bos tak pernah salah. Kedua, kalau bos berbuat salah berlaku peraturan nomor satu.

Maka, masyarakat tak akan kaget bila tuntutan agar Menkumham mengundurkan diri akan segera berlalu. Ibarat 'masuk ke telinga kiri, keluar lewat telinga kanan'. Ada juga tentunya yang mengibaratkan 'anjing menggongong kafilah tetap berlalu'.

Nah, kalau yang kepergok pelesiran adalah terpidana sekelas Vanessa Angel baru aneh. Maklum, terpidana seperti ini harus serius menjalani hukuman sampai tuntas. Dia harus pasrah tinggal di dalam sel bersama para penjahat kelas teri lainnya. Maklum, mereka tak punya cukup duit untuk beli 'tiket' pelesiran.

Demikian tegasnya penegakan hukum bagi orang seperti Vanessa Angel, sampai berlebaran pun harus tetap berada dalam bui. Kasusnya juga dieksploitasi demikian hebat seolah Vanessa Angel adalah penjahat besar yang sangat membahayakan masyarakat.

Wajah hukum yang seperti di atas jelas sudah 'barang' lama. Berbagai ide dan program pembenahannya pun cuma hebat di atas kertas. Dalam praktiknya 'sekali amburadul tetap amburadul'. Semangat tinggi dan serius biasa hanya tampak dalam sidang APBN di DPR ketika membicarakan kenaikan anggaran.

Sungguh mengenaskan mengingat penegakan hukum sesungguhnya memperoleh prioritas sangat tinggi sehingga setiap tahun mengalami kenaikan anggaran. Untuk tahun ini saja lebih Rp140 triliun dialokasikan untuk kepolisian,  Menkumham, dan kejaksaan.

Masyarakat tentu bakal makin kecewa kalau para penegak hukum masih saja demonstratif dalam menangani kasus-kasus kelas teri,  apalagi kalau ikut campur lebih dalam urusan politik yang jelas bukan wewenangnya.

Mayarakat tentu tak menginginkan harapannya agar penegakan hukum bersifat tak pandang bulu ibarat 'panggang yang makin jauh dari api'. Mereka tak ingin para koruptor yang telah memerangkap berjuta wong cilik dalam kemiskinan berkepanjangan bisa tersenyum lebar di depan publik,  apalagi pelesiran seperti dilakukan Setya Novanto.

Tak kalah besar adalah harapan agar tak hanya KPK yang benar-benar serius memerangi korupsi, dan adanya pembuktian bahwa tak ada upaya politik maupun hukum untuk melemahkan lembaga ini.

Kini masyarakat tentu gundah karena di tengah tingginya kesuksesan KPK muncul gerakan politik untuk merusak reputasinya. Di antaranya dilakukan oleh seorang buzzer bernama Denny Siregar, yang menuduh Novel Baswedan sebagai bagian dari kelompok Taliban di KPK.

Semoga apa yang ditulis oleh Denny Siregar tak mencerminkan isi kepala kubu politiknya. Kalau ternyata memang ya,  KPK bisa runyam karena para pemberantas korupsi yang gigih seperti Novel bisa tersingkir! (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung