BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar Hukum Agraria UII, Direktur Pusat Studi Hukum Agraria (PSHA) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
Pelaksanaan Bagi-bagi Sertifkat Tanah Bukan Hal Baru

HGU adalah hak guna usaha bagi mereka yang dengan diberikannya HGU tersebut berarti sudah sah kepemilihan lahannya. HGU ditandai dengan sertifikat. HGU juga dilindungi oleh Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 tahun 1960 dan PP No 40 tahun 1996.

HGU berlaku selama 25 sampai 35 tahun. Diberikan kepada perorangan, juga kepada Badan Hukum. HGU diberikan untuk lahan yang akan diusahakan sebanyak minimal 5 hektar. Kalau untuk perorangan diberikan maksimal 25 hektar. Sedangkan untuk badan usaha, maka HGU nya diberikan atas lahan minimal 5 hektar dan jika badan usaha tersebut mengusahakan lahan minimal 25 hektar, maka badan usaha tersebut harus berstatus PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Jadi badan usaha diberikan HGU untuk batas minimal lahan 25 hektar dan maksimal tak terhingga, tergantung berapa luasan lahan HGU yang diberikan izin oleh Menteri.

Terkait reforma agraria, maka harus dipahami dulu bahwa HGU bisa berakhir karena pertama, seorang WNI yang kemudian berubah status kewarganegaraan menjadi bukan lagi menjadi WNI. Kedua, karena adanya pencabutan HGU oleh pemerintah untuk kepentingan umum seperti hendak dibangun infrastruktur, umpamanya. Ketiga, berakhirnya masa sertifikat HGU. Keempat, diserahkan secara sukarela oleh pemegang HGU kepada pemerintah dengan adanya alasan-alasan tertentu. Jika ke empat unsur tersebut tidak terpenuhi, maka pengambil alihan lahan oleh negara tidak bisa terjadi.

Tetapi, HGU bisa beralih kepemilikan kepada pihak lain baik karena dijual atau pun karena diwariskan oleh pemegang HGU. Pembelian adalah pada periode sisa dari masa berlakunya HGU tersebut.

Jika terjadi reforma agraria, maka HGU tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicoret, dan dikembalikan terlebih dulu kepada negara menjadi berstatus tanah negara. Tapi dalam sejarahnya, di Indonesia belum pernah terjadi kasus penyerahan lahan berstatus HGU kepada negara. Meskipun dirunut sejak zaman kolonial Belanda yang menerbitkan Agrarische Wet (UU Agraria) dan Agrarische Besluit (Peraturan Agraria).

Adapun program pembagian sertifikat tanah oleh pemerintah Jokowi sekarang itu adalah pendaftaran tanah biasa yang diatur oleh PP No. 24 tahun 1997. Hal itu mengikuti aturan dalam Pasal 19 UUPA. Pada pasal itu disebutkan, bahwa untuk kepastian hukum, oleh pemerintah dilaksanakan pendaftaran tanah. Jadi memang pendaftaran tanah itu adalah kewajiban pemerintah yang diminta atau tidak diminta oleh masyarakat, maka pendaftaran tanah itu harus dilakukan.

Dalam rangka percepatan pendaftaran tanah tersebut maka pada orde baru dilaksanakan program sertifikasi PRONA atau program nasional agraria, yang masih berlaku sampai sekarang. Pada pemerintahan SBY ada program Larasita (layanan rakyat untuk sertifikasi tanah), dan di era Jokowi ada PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yakni program pendaftaran tanah rakyat yang saat ini berlangsung.

Program bagi-bagi sertifikat sekarang memang baik, artinya ada kepatuhan terhadap kewajiban pemerintah. Tetapi, yang dilaksanakan oleh pak Jokowi sebetulnya tidak ada hal yang baru karena hanya menguatkan hak adat menjadi hak milik agraria. Misalnya terhadap mereka yang sebelumnya sudah mempunyai surat tanah “Letter C” umpamanya. Dengan itu saja, maka si pemilik tanah sudah mempunya kekuatan hukum. Atau, terhadap tanah yang sudah ditempati selama 20 tahun secara fisik.

Hal yang menjadi kritik dan pertanyaan banyak pihak, apakah pemerintahan Jokowi pernah membagikan tanah-tanah yang diduduki oleh masyarakat yang tidak mempunyai “alat hak”. Seperti beberapa kasus di Kalimantan dan Sumatera. Atau, pada lahan HGU yang sudah habis masa berlakunya, atau sudah dicabut dan sudah menjadi milik negara. Tidak pernah ada yang dibagikan kepada petani sebagai implementasi dari UUPA. Program pemberian sertifikat tanah itu dilaksanakan hanya pada tanah penduduk yang sudah mempunya “alat hak”, atau ada bukti permulaan bahwa orang itu adalah pemilik tanah tersebut.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik