BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN)
Pelajaran di Balik Kasus Rencana Penolakan CPO di Eropa

Kita tahu semua bahwa pasca succes story ekspor nonmigas yang berasal dari komoditi kayu dan turunannya termasuk plywood, produk minyak sawit (CPO) menjadi komoditi unggulan ekspor penting. Komoditi ini menghidupi puluhan juta orang mulai dari produksi, logistik dan sarana pendukungnya. 

Produk berbasis pada sumber daya hayati/nabati, merupakan kekuatan geopolitik Indonesia. Produk yang berbasis pada kekuatan fotosintesa tanaman yang menggunakan bahan baku air dan gas CO2 dari udara, memang untuk kondisi Indonesia yang beriklim tropical basah sangat potensial. Potensi fotosintesi bahkan ini sulit tertandingi oleh negara yang beriklim 4 musim dan negara tropis lain yang miskin curah hujan. Inilah salah satu keunggulan komparatif Indonesia, terutama dalam hal ketersediaan air dan matahari sepanjang tahun. Namun demikian, banyak negara yang mengkritisi terkait dengan kompetisi yang berlindung di balik isu isu lingkungan, HAM dan lain-lain. Tidak heran banyak publikasi dan kajian di Eropa yang memberikan kesimpulan bahwa penanaman kelapa sawit, baik lahan bekas kebakaran hutan maupun lahan lainnya, disorot memberikan dampak terhadap efek rumah kaca.

Melalui program Renewable Energy Directive (RED II), Uni Eropa mulailah memperngaruhi gerakan-gerakan anti Sawit. Sayangnya banyak kajian-kajian dan publikasi yang menghantarkan ke RED tersebut tidak berdasar pada data-data dari Indonesia, umumnya mereka mengambil data dari Malaysia, dengan alasan tidak tersedia data dari Indonesia yang berbahasa Inggris. Padahal kalau dilihat ekolosistem hutan di Malaysia dan Indonesia tidak identik. Indonesia mempunyai ekologi yang lebih beragam mulai dari dataran rendah bergambut sampai dataran tinggi dengan curah hujan yang beragam.

Namun kontra argumen tentang berbagai kajian ilmiah sudah lewat, dan Indonesia kurang kuat menanggapi isu-isu lingkungan ketika masih disuarakan oleh lembaga penelitian, kemudian masuk NGO dan akhirnya ke ranah politik. Saat ini posisi Indonesia sudah di level ini dengan mempertanyakan beberapa hal tentang kebijakan RED dan adanya beberapa kampanye negatif dengan pelabelan produk dengan mencantuman Oil Palm Free. Di balik lemah counter terhadap isu yang dilontarkan dari berbagai pihak di Eropa, Indonesia masih belum tegas juga menghadapi masalah ini.

Baru-baru ini saja, lontaran ancaman balik dari Indonesia mulai menguat di antaranya Indonesia mempertimbangkan akan tidak membeli produk Erupa. Lontaran memang sekali-kali perlu dikeluarkan untuk menunjukan posisi kita. Ini menjadi penting ketika di Parlemen Eropa sendiri kasus sawit didominasi oleh partai hijau, sementara partai besar pada umumnya memandang bukan isu utama. Ketidak selarasan ini, bisa jadi karena saat ini umumnya partai besar di Eropa tidak menjadi mayoritas dan oleh karenanya sebagian berkoalisi dengan partai hijau. Dengan demikian mereka harus mengakomodasi interest dari partai hijau. Ada kesan di antara mereka menggangap isu ini relatif kurang urgen. Kondisi ini bisa menguntungkan kita untuk melakukan serangan dengan membawa isu-isu lain untuk memperkuat keseriusan kita dalam memperjuangan sawit.

Di level nasional, ada kesibukan lain yang sedang ditata yaitu terkait dengan sertifikasi. Hal ini untuk meyakinkan pihak lain bahwa kita mempunyai sistem sertifikasi yang menjamin bahwa pengelolaan perkebunan kelapa sawit sudah memperhatikan kaidah lingkungan. Misalnya dengan melakukan sertifikasi seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). 

Di berbagai kasus sistem sertifikasi sangat membantu dalam menyakinkan pihak lain tentang tata kelola perkebunan. Seperti di komoditi kayu, dengan  Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). terbukti Indonesia berhasil menymembuat sistem sertifikasi yang diterima pihak luar. Membangun kepercayaan perlu waktu, proses pengembangan sistem SVLK memerlukan lebih dari 7 tahun oleh kementerian LHK dan didukung sistem akreditasi oleh KAN,  Lembaga Non Struktural yang dijalankan di BSN.

Belakangan ini KAN diminta turut mengembangkan sertifikasi ISPO untuk meingkatkan pengakuan sertifikasi dengan menerapkan standar yang baku baik nasional maupun internasional. Posisi sekarang KAN telah memperoleh 12 skema pengakuan internasional melalui MRA/MLA. Tanpa memperhatikan hal ini, ISPO meski sebelumnya sdh berjalan, namun masih kurang mendapatkan pengakuan diantaranya diakibatkan sejumlah keraguan terhadap validitas sistem pemberian sertifikasi. Dan hal ini sering terjadi apabila, suatu skema sertifikasi, kurang melibatkan pihak stake holder mulai dari pelaku usaha dan pakar. Apabila disinyalir terlalu dominan unsur pemerintah maka tingkat keberterimaannya kurang.

Berangkat dari permasalahan di atas, sudah saatnya ke depan kita harus memperbaiki “Orkestasi Perkelapa Sawitan”, Beberapa yang perlu diperkuat antara lain adalah perbanyak riset dan publikasi berbahasa Ingris di berbagai jurnal regional dan internasional, pengembangan skema sertifikasi yang mengaju pada standard ISO/IEC  dan sistem akreditasi yang diakui IAF dan ILAC, perkuat tim negosiator, regulasi yang mengacu pada prinsip-prinsip good regulatory practice dan perlu adanya dirigen yang impartial dan kuat sehingga  mampu memandu orkestasi persawitan secara lebih baik. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)