BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Lembaga untuk Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran (LETRAA)/Pemerhati Kebijakan Publik
Payung Hukum untuk Pemanfaatan Cukai Tembakau bagi BPJS

Dengan adanya pembatalan kenaikan cukai rokok, maka seperti nya pemerintah punya strategi untuk menambal defisit BPJS dari sumber lain. Pemerintah pasti punya perhitungan-perhitungan tertentu. Kalaupun menaikkan tarif tapi tanpa adanya aturan yang jelas maka akan mempengaruhi kredibilitas pemerintah juga dalam hal ini kaitannya dengan ekonomi makro. Secara operasionalisasi pasti akan berpengaruh jika belum ada payung hukumnya.

Jika memaksakan memberlakukan kenaikan tarif padahal belum ada payung hukum yang jelas, maka hal itu bisa saja menjadi bahan “gorengan” elit politik. Urusan anggaran negara yang dikelola pemerintah tentu tidak serta merta bisa begitu saja digelontorkan kepada BPJS jika memang belum ada payung hukum atau regulasi yang jelas secara mekanisme dan sistem yang baku.
Jika tidak dibangun payung hukum terlebih dahulu lalu ternyata salah menggunakan, dan pemerintah bisa dikritik DPR karena penggunaan anggaran yang tidak menggunakan indikator-indikator yang ada.

Dalam hal ini juga menjadi kritik tajam bagi pemerintah mengapa tidak disiapkan lebih dulu sarana dan prasarana untuk penggunaan cukai rokok, atau menyiapkan regulasi sebelum menyampaikan pembatalan. Kalau sudah demikian maka sekarang yang memutar otak adalah di bagian teknis keuangannya, mau menutup defisit BPJS dari mana? 

Kami selalu menyampaikan bahwa sedari dulu untuk pengelolaan BPJS yang harus dievaluasi adalah tata kelolanya. Jika tidak merevisi atau membenahi dulu tata kelolanya pasti BPJS akan selalu defisit. Setelah diperbaiki tata kelola nya maka nanti akan ditemukan cara bagaimana menutup defisit BPJS. Karena sebetulnya masih ada pos-pos yang lain yang bisa ditutup. 

Mungkin pemerintah sebaiknya menyampaikan dalam waktu dekat tentang pembatalan kenaikan cukai dan defisit BPJS yang akan ditutup dari pos mana. Kalau membatalkan karena belum ada regulasi maka kami sepakat. Kalau tidak, maka pasti nanti akan dimanfaatkan peluang itu oleh elite-elite tertentu apalagi ini tahun politik. Di Negara lain yang memanfaatkan cukai rokok untuk menutup biaya kesehatan masyarakat juga ada payung hukum yang telah disiapkan.

Negara memang harus mengalokasikan cukai tembakau rokok untuk menutupi biaya kesehatan masyarakat asal payung hukumnya ada. Di daerah juga ada aturan bahwa 10 persen cukai tembakau digunakan untuk anggaran kesehatan. 

Masalah penyederhanaan tarif cukai rokok yang oleh sementara kalangan dianggap akan merugikan petani tembakau dan industri rokok, itu memang debatable. Namun saran kami pemerintah harus bijak dalam memperlakukan berbagai kelompok kepentingan terkait urusan pertembakauan ini. Karena hal itu bagai buah simalakama antara kepentingan petani dan industri tembakau beserta kelompok yang anti terhadap meluasnya pemakaian rokok. Juga menyebabkan tingginya penyakit oleh sebab rokok dan tingkat usia perokok yang semakin muda. (pso

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI