BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Advokat, Dosen Hukum Tata Negara FH-UKI
Pasal Penhinaan Presiden Ingkari Nilai Konstitusi

Pemberlakuan KUHP di Indonesia (terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlan-Indi /WvS Hindia Belanda 1918), berdasarkan asas konkordansi. Selanjutnya ketika Indonesia merdeka diberlakukan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana.

Perbedaan Pasal 134 KUHP dengan Pasal 310 KUHP adalah yang terakhir ini (penghinaan biasa) delik aduan, sedangkan Pasal 134 (penghinaan terhadap Presiden) delik biasa. Dalam KUHP Belanda pada masa itu terdapat dalam Pasal 111. Menurut Cleiren dalam Memorie van Toelichting (MvT) "martabat raja tidak membenarkan pribadi raja bertindak sebagai pengadu (aanklager)". Masih menurutnya, “pribadi raja begitu dekat terkait (verweven) dengan kepentingan negara (staatsbelang), sehingga martabat raja memerlukan perlindungan khusus". Inilah alasan mengapa ada bab dan pasal khusus untuk penghinaan terhadap raja. Tidak ditemukan rujukan, apakah alasan serupa dapat diterima di Indonesia, yang mengganti kata "Raja" dengan "Presiden dan Wakil Presiden", begitu penjelasan dari Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A sebagai ahli dalam sidang MK ketika menguji Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP.

Buku Kedua Bab II KUHP mengatur bagaimana penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden bisa berbuah ancaman seperti tertera dalam Pasal 134, Pasal 136 berserta Pasal 137. Inilah sebagian dari pasal-pasal haatzaai artikelen – sekumpulan delik yang mengancam mereka yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian, atau pun penghinaan terhadap penguasa negara. MK telah membatalkan ketiga pasal tersebut dengan alasan ketiganya tidak memberi kepastian hukum sebagaimana diharuskan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut MK, pasal tersebut bisa menjerat orang yang mungkin tidak bermaksud menghina presiden, tetapi hanya menggunakan hak konstitusional biasa, seperti melakukan protes, membuat pernyataan, mengemukakan pemikiran, atau menyampaikan kritik. Bahkan berpotensi dipergunakan seenaknya oleh penguasa untuk membungkam suara rakyat dalam menggunakan hak konstitusionalnya.

MK juga menganggap ketiga pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Menurut MK, ketiga "pasal karet" itu tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 7A UUD 1945. Seperti diketahui, menurut Pasal 7A UUD 1945, Presiden bisa didakwa untuk proses pemakzulan melalui pernyataan pendapat oleh DPR jika melakukan pelanggaran hukum berupa penyuapan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana berat, dan perbuatan tercela.

Dengan berlakunya pasal-pasal tersebut, bisa saja orang yang mengungkap indikasi, mengemukakan kesaksian, atau menyatakan pendapat dalam hal-hal yang diatur di dalam pasal 7A tersebut diajukan ke pengadilan pidana dengan dakwaan menghina presiden atau wakil presiden.

Jika pasal penghinaan terhadap presiden tetap ada dalam RKUHP dan disahkan menjadi KUHP yang ‘baru’, maka akan bersifat kontradiktif dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya MK menyebutkan bahwa pasal 134, pasal 136 bis, dan pasal 137 KUHP berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28, pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukum berikutnya MK menyatakan: keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dapat menjadi ganjalan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945.

Dengan demikian akal sehat kita akan mempertanyakan apa perlunya mempertahankan delik penghinaan khusus terhadap presiden dan wakil presiden dalam sistem KUHP kita? Kecuali ada pada pikiran-pikiran feodal yang melihat presiden dan wakil presiden sebagai simbol atau lambang negara, padahal kita mengetahui bahwa lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2009. Bagi kelompok ini, untuk bisa memahami Revolusi Mental sebaiknya membaca Amanat Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1957 yang beliau beri judul “Satu Tahun Ketentuan (A Year of Decision)”. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF