BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)
Pasal Penghinaan Tidak Boleh Subjektif

Di era masyarakat yang demokratis dan modern, penghinaan terhadap suatu hal yang sifatnya konsepsi, subjektif, dan di-enforce berdasarkan tendensi kelompok-kelompok tertentu sudah tidak relevan lagi diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Hal itu sesuai dengan Laporan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Laporan tersebut menyatakan bahwa Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia melindungi individu dan kelompok orang--bukan suatu hal yang abstrak atau institusi--dalam memberikan kritik dan komentar.

Jadi, hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif dan abstrak. Pula tidak boleh menjerat seseorang yang mengkritik negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)