BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)
Pasal Penghinaan Tidak Boleh Subjektif

Di era masyarakat yang demokratis dan modern, penghinaan terhadap suatu hal yang sifatnya konsepsi, subjektif, dan di-enforce berdasarkan tendensi kelompok-kelompok tertentu sudah tidak relevan lagi diatur dalam ketentuan hukum pidana.

Hal itu sesuai dengan Laporan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. Laporan tersebut menyatakan bahwa Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia melindungi individu dan kelompok orang--bukan suatu hal yang abstrak atau institusi--dalam memberikan kritik dan komentar.

Jadi, hukum pidana tentang penghinaan tidak boleh digunakan untuk melindungi suatu hal yang sifatnya subjektif dan abstrak. Pula tidak boleh menjerat seseorang yang mengkritik negara, simbol nasional, identitas nasional, kebudayaan, pemikiran, agama, ideologi dan doktrin politik. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Temuan TPF Novel Tidak Fokus             Bentuk TGPF Independen untuk Kasus Novel Baswedan             Pilah Skema Untuk Proyek Strategis             Risiko Penyertaan Equity Proyek Macet             Diskresi Kepolisian Bermasalah?             Penanganan Tak Sesuai Perkap             Polisi Tidak Dikondisikan Menjadi Arogan             Kita Tidak Dapat Menduga Kondisi Mental Polisi saat Menembak             MPLS Harus Diselenggarakan Sesuai Pedoman             Pendidikan Swasta Semi Militer Harus Ditertibkan