BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Managing Director Bahrain & Associates Law Firm, Wasekjen DPN Peradi
Pasal Makar Ancam Demokrasi

Makar itu pergerakan (tindakan) dengan menggunakan senjata. Kalau hanya cakap-cakap, namanya menyampaikan pendapat. Kalupun terbukti menggerakkan orang  untuk melakukan people power, saya pikir tidak bisa dikenai pasal makar. Sehingga tindakan Eggi Sudjana dkk bukan perbuatan makar.

Kalaupun dianggap melanggar hukum, pernyataan mereka lebih tepat diarahkan pada pernyataan yang berisi hasutan maupun kebencian yang meresahkan masyarakat. Jika dianggap begitu, sebenarnya terlalu sumir juga karena sifatnya subjektif.

Jika tindakan (makar) hampir terjadi, baru ditangkap karena dugaan makar. Tapi sekarang ini mereka hanya teriak-teriak people power. Apalagi, sebenarnya people power itu tidak ada masalah, meski saat ini istilah people power digunakan karena persoalan pemilu.

People power itu lebih tepat pada saat adanya ketidakadilan di tengah-masyarakat, sehingga muncul kerelaan masyarakat untuk meruntuhkan tirani. Tapi kalau people power hanya persoalan pilihan, lucu juga kita dengarnya. Tidak ada sejarahnya people power itu menggulingkan kekuasaan karena kalah pemilu.

Mengenai alasan polisi yang menyarankan untuk mengajukan gugatan praperadilan jika tersangka makar merasa dirugikan, memang prosedurnya seperti itu. Tetapi ketika polisi menjerat orang-orang dengan pasal makar, masyarakat merasa polisi jadi alat kekuasaan.

Menangkapi orang-orang yang hanya karena beda pendapat, itu yang kita tidak setuju. Kita kan ingin menjaga norma, tapi norma-norma itu sepertinya diarahkan kepada orang-orang yang berseberangan secara politik.

Kritik terhadap penerapan pasal makar bukan soal membela kubu 02, tapi demokrasi. Tanpa kita sadari, arahnya kehidupan demokrasi yang terancam. Ke depan berpendapat bisa saja dianggap menebar kebencian, hoaks, dan makar.

Sekali lagi, kita tidak membela Eggi, tapi penerapan pasal makar itu ancaman terhadap demokrasi. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar