BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Umum Gerakan NKRI (GNKRI)
Pancasila Tidak Bisa Dimonopoli Sepihak

Pertama, Pancasila tidaklah lahir dari ruang kosong, tidak ujug-ujung dari langit tanpa konteks sejarah, dan karenanya Pancasila adalah produk yang lahir dari situasi dialektis bangsa kita. Dalam pertentangan "yang-saling-mematikan" antara paham politik "kebangsaan" dan "Islamis", maka Pancasila ada solusi sejarah yang tepat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini seharusnya sudah tuntas.

Kedua, siapakah yang berhak menafsirkan Pancasila sebagai "ideologi terbuka"? Siapa saja yang punya ilmu cukup. Hanya saja batas-batas penafsiran tidak bisa lepas dari konteks sejarah dan konsensus perumus teks Pancasila agar kita tidak merobohkan bangunan yang sudah susah payah berdiri. Monopoli tafsir yang parsial dan bias, hanya akan menegasikan eksistensi Pancasila sebagai milik bersama semua elemen bangsa

Ketiga, sebagai kebebasan berpendapat Eggi tak jadi soal. Tapi pendapatnya adalah buta sejarah, khianat pada konsensus para pendiri bangsa. Secara normatif-teologis, kata "Esa" dalam Pancasila tak pernah dimaksudkan dimonopoli satu agama tertentu apalagi dengan pernyataan agama lain harus dibubarkan. Ini pernyataan kasar penodaan agama. Kita tahu, tiap-tiap agama di NKRI punya tempat yang sama untuk bersenyawa dan mengisi makna Pancasila secara konsensual-kolektif, bukan menegasikan satu sama lain sebagai tuhan kebenaran.

Keempat, sama hal dengan di atas sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Namun Laiskodat lupa bahwa tak semua Umat Islam dalam barisan politik Khilafah. Mayoritas moderat dan NKRI tulen namun dengan religiusitas masing-masing. Generalisasi hanya akan menumbuhkan Islamofobia kalangan masyarakat dan membuat kaum moderat Islam semakin mengecil sebagai akibat retorika yang miskin kedewasaan politik

Kelima, sudah sepatutnya tokoh publik menahan diri bicara diskursus agama sebagai komoditas politik karena hanya akan memecah-belah. Kebenaran agama bersifat "absolut" bagi pemeluk-pemeluknya dan menjadi domain internal keyakinan pribadi maupun kelompok masing-masing. Jika dibawa ke ruang publik, maka yang jadi dasar adalah titik temu yang sama dari semua agama itu dan bahasa yang digunakan adalah yang akseptabel bagi semua umat. Misal, semua agama anti korupsi dan semua sepakat dalam hal tersebut "diharamkan" dari sudut pandang agama.

Terakhir, Pancasila yang lahir 1945 adalah karya peradaban bangsa sebagai titik temu seluruh perbedaan agama dan ideologi politik. Tugas kita bukanlah memonopolinya sebagai milik sepihak, atau menggunakannya sebagai alat kekuasaan semata atau kepentingan kontestasi politik semata, tapi betul-betul sebagai sumber ajaran hidup berbangsa dan bernegara. Sejauh ini, tak ada solusi ideologis diluar Pancasila bagi NKRI. Kita wajib bela dan bangun NKRI diatas sila-sila tersebut sepanjang masa. (ast)

 

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung