BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia
Pancasila Dilupakan Ketika Reformasi

Setelah Indonesia memasuki era Reformasi, jujur saja Pancasila dilupakan. Karena pada di zaman Orde Baru, Pancasila menjadi alat kekuasaan sehingga masyarakat seolah-olah alergi terhadap Pancasila. Akibat dari Reformasi dan kita melupakan Pancasila, akibatnya muncul ideologi-ideologi lain baik ideologi keagamaan hingga idelologi yang sifatnya lebih mementingkan individu daripada kebersamaan.

Tantangan menjaga Pancasila itu sebenarnya bagaimana menjaga persatuan. Karena bangsa ini terdiri dari ribuan etnis dan ratusan agama termasuk agama lokal. Juga terdiri dari bermacam-macam varian kebudayaan, di mana masing-masing kebudayaan itu memiliki identitas.

Pancasila itu yang menyatukan, meski kita berbeda-beda tapi tetap menjadi orang Indonesia karena kesadaran bersama. Persatuan itu tegak jika ada penghormatan martabat kemanusiaan, yaitu sila ke-2 dan sila ke-5 Pancasila.

Pemerintah Jokowi berupaya membumikan Pancasila. Misalnya, bagaimana sila ke-3 dan sila ke-5 tidak dikhianati. Maka dalam pemerintahan sekarang, infrastruktur itu dibangun di luar Jawa, di daerah-daerah perbatasan, dan di daerah-daerah terpencil. Tujuannya agar ada pemerataan.

Kalau pikirannya pragmatisme politik, ya Jawa saja yang dibangun. Karena penentuan politiknya tergantung Jawa. Bisa memegang Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dianggap bisa menang. Tapi cara seperti ini hanya menimbulkan kesenjangan.

Jadi, pembangunan itu harus merata bagi semua lapisan masyarakat Indonesia. Memang, ke depan tantangan kita adalah bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Tapi ini hanya mungkin dilakukan kalau ada pemerataan pembangunan. Tidak lagi bisa dibeda-bedakan antara Jawa dan Luar Jawa.

Terkait kehidupan politik yang jauh dari nilai-nilai Pancasila, memang demokrasi kita itu harus berangkat dari musyawarah-mufakat. Tapi kita harus jujur, sistem kita pasca amandemen UUD 1945 tidak utuh. Sehingga yang terjadi adalah sistem politik kita lebih liberal dari negara liberal.

Mekanisme politik itu harus dibangun dengan sebuah spirit musyawarah-mufakat. Sebenarnya, Indonesia tidak mengenal oposisi. Yang dikenal adalah bagaimana segala sesuatu diselesaikan secara musyawarah-mufakat.

Dalam demokrasi Pancasila harus ada nilai-nilai bahwa kita mencari titik temu dalam menyelesaikan masalah. Titik temu bisa terjadi bukan kalah-menang, tapi kesepakatan-kesepakatan. Maka, ke depan demokrasi Pancasila perlu dirumuskan di mana partai pemerintah dan partai non pemerintah harus dibangun sebuah kritik yang konstruktif, yaitu mengkritisi kebijakan pemerintah agar ideologi Pancasila sebagai dasar kebijakannya.

Kalau kita ingin membumikan Pancasila, kehidupan politik ke depan harus mengedepankan politik keadaban. Keadaban politik itu di mana fungsi silang Negara, pasar, dan Warga itu harus merupakan satu kesatuan dasar. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Jerry Massie, Dr., M.A., Ph.D.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar             GBHN Isu Elite Politik Saja             Kepentingan Politik Lebih Menonjol