BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)
Pajak lebih Besar untuk Investasi Tidak Produktif

Sebetulnya jika dilihat memang angka kemiskinan sedikit turun, tapi problem ketimpangan tetap meningkat. Penurunan angka indeks gini rasio juga kecil sekali.

Yang disampaikan oleh TP2KN itu terkait dengan penguasaan aset. Jadi cara melihatnya dari sisi yang berbeda. Hal tersebut memang biasa dilakukan juga di dunia internasional seperti Credit Suisse yang juga rutin memetakan secara global. Intinya sama, yakni bagaimana kemampuan pemerintah untuk mengatasi persoalan ketimpangan antar kelompok masyarakat. Antara kelompok kaya dengan kelompok menengah ke bawah.

Jadi walaupun kemiskinan bisa sedikit diturunkan tapi ternyata ketimpangannya tetap membesar. Hal itu sebenarnya adalah gambaran dari program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan yang belum berhasil. Even di kemiskinan sebetulnya juga ada indeks keparahan kemiskinan yang harus diperhatikan.

Hal itu ternyata di banyak tempat juga hasilnya tidak begitu menggembirakan. Jadi kemiskinan ketika dihitung secara agregatif yang sebetulnya ada perbaikan sedikit menurut BPS, tapi begitu masuk ke indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, maka biasanya juga belum tentu turun. Karena ada ukuran lainnya misalnya ukuran ketimpangan diantara orang miskin sendiri.

Kalau sudah masuk ke indeks itu memang problemnya akan lebih rumit lagi.

Jadi memang saat ini dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif yang harus diciptakan. Kalau tidak, ketimpangan akan tetap meninggi. Tidak bisa hanya sekadar program PKH atau Dana Desa.

Gambaran tentang ketimpangan kepemilikan aset di awal statement adalah gambaran kelas atas yang sebetulnya bagi mereka yang hanya tinggal duduk saja, sementara asetnya terus bertambah. Aset mereka asal ditempatkan saja di beberapa sudut investasi maka dia akan bisa terus bertambah kaya.

Itulah problemnya, sehingga kalau mau diniati untuk diperbaiki salah satunya adalah dengan melakukan pajak progresif seperti di negara maju.

Pajak kita sudah relatif progresif karena beberapa segmen terbukti berbeda beda dalam tarif pajaknya. Meski memang modelnya belum seperti di negara maju.

Cara lainnya adalah, para pemilik aset besar ini harus digandeng untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ketimpangan. Misalnya melalui CSR atau program lainnya. Atau lewat redistribusi kekayaan, seperti di Jepang ada model pajak warisan.

Si orang kaya ini sebetulnya butuh kenyamanan untuk perusahaannya agar bisa terus tumbuh. Untuk ke arah sana, dia sebetulnya harus juga berkontribusi dan membantu menyelesaikan persoalan ketimpangan di negara-negara tempat dia berinvestasi. Karena jika semakin timpang, maka potensi gangguan atau ketidakamanan seperti konflik sosial juga semakin tinggi, terutama bagi investasinya.

Untuk mencegah itu maka pada titik tertentu mereka harus melibatkan diri misalnya berawal dari CSR.

Tetapi, CSR perusahaan saat ini tidak semuanya menyentuh ke aspek ketimpangan. Banyak juga yang cuma branding tapi sebetulnya secara total value tidak mendorong juga untuk pengentasan ketimpangan. Jadi mereka harus didorong ke arah itu.

Dari sisi penerimaan pajak negara, jika penerimaan pajak bisa naik maka bicara pengentasan ketimpangan akan lebih mudah. Terutama ketika penerimaan pajak yang meningkat karena didorong oleh kontribusi pembayaran pajak oleh orang kaya yang lebih signifikan, dengan pajak progresif yang konsisten.

Sebetulnya tidak harus dari PPh (pajak penghasilan), bisa juga dengan penarikan pajak lebih besar dari aset-aset yang diinvestasikan oleh orang-orang kaya di tempat-tempat tertentu. Sementara si pemilik aset hanya ongkang-ongkang kaki menerima hasil investasinya. Misalnya pada aset-aset mereka yang tidak beresiko sama sekali. Bentuknya bisa obligasi dan lain-lain.

Hal seperti itu yang seharusnya pajaknya jangan dikurangi atau diberi diskon oleh pemerintah. Kenyatannya, imbal hasil dari obligasi pajaknya didiscount agar obligasi pemerintah lebih menarik para pemilik modal. Kalau hal itu masih dilakukan, itu sebetulnya membantu melanggengkan ketimpangan kepemilikan aset dimaksud, yang seharusnya dicegah.

Seharusnya bisa lebih progresif, pajak untuk hasil obligasi dari aset tidur seperti itu pajak nya harus lebih tinggi. Agar para pemilik modal itu tidak seenaknya meletakkan investasi tidak produktif di obligasi.

Kecuali kalau dia mau masuk ke sektor riil yang benar-benar menghasilkan peluang mempersempit kesenjangan sosial, maka jenis investasi itu yang seharusnya pajak bisa lebih dikurangi. Karena juga bisa menciptakan lapangan kerja. (pso)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Kepedasan? Minumlah Air Hangat!

0 OPINI | 16 November 2019

14 November, Hari Diabetes Sedunia

0 OPINI | 14 November 2019

Mie Instan Plus Krupuk, Picu Obesitas

0 OPINI | 15 November 2019

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Eko Listiyanto

Peneliti INDEF (Institute for Development of Economics and Finance)

FOLLOW US

Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek             Jangan Kejar Target Pembangunan Fisik Saja             Kemampuan Investasi dalam Menyerap Tenaga Kerja Semakin Rendah             Sektor UKM Masih Bisa Diandalkan             Masih Harus Banyak Dilakukan Pembenahan             Tantangan Besar Meningkatkan Tenaga Kerja Menjadi SDM Berkualitas