BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Penyutradaraan dan Penciptaan Seni Videografi di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
Pajak Vs Film

Paling tidak ada kepedulian mencari celah untuk berkarya film dengan tidak terbebani pajak yang relatif tinggi. Saya memang bukan pengamat pajak khususnya dalam perfilman.

Tetapi praduga saya adalah mereka para produser industri film yang merasakan berat tidaknya besaran pajak. Namun bagi para pemula misalnya tingkat SMK/SMA mungkin  belum mempersoalkan masalah pajak. Karena belum masuk dalam lingkaran industri film.

Isu film nasional telah dibunuh oleh pemerintahnya sendiri yang dilontarkan Mas Hanung ditahun 2010 memang membawa dampak positif dimasa itu. Tetapi di era belakangan ini saya pernah membaca bahwa Pemerintah Daerah Bekasi di tahun 2017 telah menurunkan pajak hiburan film menjadi 5 persen. Itu hasil upaya dari Asosiasi Perusahaan Film Indonesia (APFI), dan juga merambah ke derah lain.

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah punya kewenangan sendiri  dalam melakukan kebijakkan aturan. Pemerintah daerah wajib membantu pertumbuhan film Indonesia, tercantum dalam UU Perfilman no 33 Tahun 2009.

Pemda DIY sepertinya sudah beberapa kali memberikan stimulan atau bantuan dana bagi fillm maker muda dengan DANAIS nya, itu sebagai contoh kecil saja. Semua persoalan pasti ada jalan keluarnya. Idealisme berkarya kadang mengabaikan banyak sedikitnya resiko. Tapi di dunia industri harus berhitung untung dan rugi. Selamat berfilm ria. (grh)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Enny Sri Hartati, Dr.

Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF)

FOLLOW US

Gelombang Spekulasi Politik             Demokrasi Tanpa Jiwa Demokrat             Rekonsiliasi Sulit Terjadi Sebelum 22 Mei             Industri Manufaktur Memperkokoh Internal Perekonomian             Dibutuhkan Political Will, Bukan Regulasi             Kasus Makar Bernuansa Politis             Pasal Makar Ancam Demokrasi             PMDN Ada Peluang, Tetapi Konsumsi Melambat             Dari Sistem Pemilu Hingga Politik Uang             Perlu Perubahan Revolusioner