BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Jurnalis Senior
Pajak, Transaksi Rakyat dengan Pemerintah

Pajak itu pada hakikatnya adalah transaksi antara rakyat dengan pemerintah. Rakyat membayarkan sebagian dari penghasilan dan kekayaannya kepada pemerintah, sementara pemerintah melayani kebutuhan rakyat, menjamin keamanan, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraannya.

Agar pelaksanan transaksi berlangsung tertib, jujur, adil, dan transparan, maka harus dirumuskan dalam suatu falsafah perpajakan yang menganut asas-asas kepercayaan kepada masyarakat, asas kegotongroyongan nasional dan asas keadilan yang terwujud dalam keseimbangan hak dan kewajiban termasuk keamanahan dalam mengelola uang pajak dari masyarakat. Juga asas ketertiban dan kepastian hukum serta asas keadilan, kesamaan, tapi juga sekaligus perataan beban perpajakan.

Bagi Indonesia yang berasaskan Pancasila dengan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, penerapan asas-asas perpajakan tersebut menjadi sangat gamblang dan mudah dilihat oleh masyarakat kebanyakan. Misalkan apakah wajar, rakyat yang telah membayar pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesungguhnya tidak adil tersebut dibenturkan dengan kenyataan bahwa ternyata sekitar 80 persen aset nasional dimiliki asing. Satu persen orang kaya Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen persen orang kaya menguasai 75,7 persen. Artinya 90 persen rakyat Indonesia hanya menguasai 24,3 persen kekayaan nasional. Sungguh ironis!

Mengapa PPN sesungguhnya tidak adil? Betul contoh yang dikemukakan watyutink.com, karena kuli pelabuhan harus membayar PPN air mineral yang sama yaitu 10 persen dari harga yang dibelinya, sama dengan yang dibayar seorang konglomerat. Padahal asas keadilan dalam sistem perpajakan itu seharusnya yang lebih kaya membayar pajak lebih besar.

PPN memang paling mudah memungutnya, sekaligus juga pontensial untuk disalahgunakan aparat. Hampir sebagian besar rakyat tidak tahu dan tidak sadar bahwa sesungguhnya mereka telah menjadi wajib pajak dengan membayar PPN.

Tetapi ketidakadilan yang tidak dipahami masyarakat luas itu, bisa dimaklumi asalkan pemerintah memberikan kompensasi yang sepadan, dan bertanggungjawab dalam pengelolaannya, yang kemudian dikembalikan ke masyarakat luas bagi sebaik-baiknya pelayanan masyarakat dan sebesar-besarnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bukan untuk membayar aparat dan wakil rakyat yang korup, arogan, dan semena-mena. Bukan untuk membayar hutang yang tidak jelas pemanfaatannya bagi rakyat.

Potensi penerimaan pajak di Indonesia masih sangat besar. Salah satu cara menggalinya adalah dengan penegakan hukum. Namun jangan terkesan  seperti berburu di kebun binatang. Dari besaran tax ratio yang hanya sekitar 10,5 persen atau terendah dibanding rata-rata tax ratio dunia sekitar 15 persen, kita bisa mengetahui potensi penerimaan pajak yang masih bisa  ditingkatkan, terutama kepada perusahaan besar yang mengeksploitasi sumber daya alam, dan bukan dengan mengobok-obok Wajib Pajak menengah bawah bahkan para orangtua yang sudah tidak produktif, dan juga bukan dengan mau mengambil gampangnya dengan memperluas cakupan barang dan jasa yang harus dikenai PPN. Bahkan terhadap komoditi-komoditi yang bermanfaat bagi pendidikan dan mencerdaskan bangsa serta moda angkutan umum, seyogyanya  bisa dibebaskan dari PPN.

Kemudahan dan pemberian keringanan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah diantisipasi sejak diundangkan pertama kali dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 (27 Desember 1985), terutama kepada para pensiunan/purnawirawan serta orang-orangtua yang sudah tidak produktif. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Robin, S.Pi., M.Si.

Dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kandidat Doktor IPB, Tenaga Ahli Komisi IV DPR-RI

FOLLOW US

Revisi UU KPK, Ancaman Terhadap Demokratisasi oleh Oligarki Predatoris             Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik