BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
PTS Harus Dilayani Bukan Dijadikan ‘Pesuruh’

Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang setara dengan kesehatan. Layanan kesehatan kepada masyarakat direpresentasikan salah satunya dengan kehadiran rumah sakit, sedangkan layanan pendidikan kepada masyarakat direpresentasikan salah satunya dengan sekolah yang di dalamnya termasuk perguruan tinggi. Keduanya baik rumah sakit maupun perguruan tinggi ada yang berstatus milik swasta dan ada yang berstatus milik pemerintah. Meski demikian ada persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Umumnya masyarakat cenderung memilih rumah sakit swasta untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas daripada rumah sakit pemerintah, meski sekarang sudah banyak rumah sakit pemerintah yang berbenah meningkatkan kualitasnya. Sebaliknya untuk mendapatkan layanan pendidikan masyarakat pada umumnya cenderung memilih sekolah negeri dibanding sekolah swasta apalagi perguruan tinggi negeri dibanding perguruan tinggi swasta.

Alasan adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap dua jenis lembaga milik pemerintah dan swasta tersebut adalah alasan kualitas dalam artian luas. Setidaknya ada dua komponen kualitas layanan yang dinilai masyarakat dalam memilih lembaga penyedia layanan tersebut di atas. Komponen fasilitas-sarpras (infrastruktur) dan komponen sistem pendukung termasuk sumberdaya manusia. Meningkatkan kualitas layanan rumah sakit maupun perguruan tinggi harus menyentuh komponen-komponen tersebut.

Hanya pada perguruan tinggi dirasakan perlu adanya institusi koordinasi, yakni kopertis, agar layanan pendidikan pada masyarakat dapat dikendalikan atau diawasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Sedangkan untuk rumah sakit tidak dirasa perlu adanya institusi koordinasi semacam itu, misalnya koordinasi rumah sakit swasta, dan ini kemungkinan dengan alasan jumlah rumah sakit yang lebih sedikit dari perguruan tinggi serta alasan-alasan lainnya. Namun setidaknya rumah sakit swasta berbesar hari tidak perlu memikirkan keruwetan birokrasi pemerintah dengan adanya institusi koordinasi seperti di perguruan tinggi swasta.

Sekarang, keberadaan insititusi koordinasi perguruan tinggi direvitalisasi dengan adanya institusi baru Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti). Ditilik dari nama lembaga, maka fungsinya bukan lagi koordinasi namun layanan sehingga menjadi penting dan prasyarat mutlak keberhasilan lembaga ini adalah perubahan mental para pegawai L2Dikti yang harus berorientasi pada layanan. Perguruan tinggi swasta merupakan pihak yang harus menerima layanan bukan sebaliknya menjadi 'suruhan' para pegawai L2Dikti. Hal ini lebih sukar katimbang sekedar ganti nama dari Kopertis menjadi L2Dikti. Kunci perubahan ini ada pada pimpinan L2Dikti karena pimpinan yang menjadi teladan pelayan akan 'memaksa' segenap anak buahnya ikut juga melayani dan ini harus konsisten karena kultur melayani tidak didapat dalam sekejab. Merit system dengan kejelasan reward dan punishment menjadi salah satu penjaga proses terbentuknya L2Dikti yang melayani.

Penerapan teknologi informasi yang terus menerus diperbarui dalam layanan L2Dikti kepada perguruan tinggi swasta adalah mutlak dan harus didukung Kemenristekdikti. L2Dikti perlu diberi keleluasaan menjalin kerjasama dengan pihak internasional terlebih dalam era kuliah on-line yang dapat lintas batas negara. Hal ini juga harus diantisipasi L2Dikti dalam pengembangan perguruan tinggi swasta di Indonesia di era milenial.

Keberadaaan L2Dikti dengan spirit baru harus dapat mendorong peningkatan kualitas perguruan tinggi swasta baik dari sisi infrastruktur maupun SDM sehingga masyarakat mau memilih layanan pendidikan di perguruan tinggi swasta yang kualitasnya tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri. (ysf)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF