BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Mantan Jurnalis, Dosen
PTN dan PTS adalah Anak Pemerintah yang Harus Diayomi

Pembentukan L2DIKTI adalah perintah UU No 12 Tahun 2012 yang mengamanatkan semua urusan administrasi, laporan, dan kegiatan dipermudah. Sebelumnya, segara urusan administrasi PTS dilakukan oleh Kopertis di tiap-tiap wilayah atau provinsi. Sedangkan urusan administrasi PTN dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Negeri. Saat ini urusan administrasi baik PTN maupun PTS dilakukan oleh L2DIKTI.

Harus diakui sampai saat ini masih berkembang anggapan PTN dan PTS berbeda. Masih ada anggapan PTN lebih berkualitas daripada PTS. Padahal sebetulnya PTN dan PTS sama. Keduanya adalah anak pemerintah yang harus diayomi dan dibina. Kemenristek Dikti memperlakukan keduanya pun sama, baik dalam hal perlakuan maupun bantuan.

Perbedaan yang seolah ada dan berkembang di masyarakat lebih dikarenakan faktor sejarah masa lampau. Perbedaan itu juga disebabkan quota atau jumlah penerimaan mahasiswa di PTN yang terbatas. Itulah sebabnya untuk bisa diterima di PTN harus melalui proses penyaringan yang dahulu dikenal dengan nama Perintis, Sipenmaru, UMPTN dan sekarang bernama SBMPTN.  

Hal lain yang dianggap pembeda PTN dan PTS adalah biaya kuliah. Di masa lalu memang biaya kuliah di PTN lebih murah. Namun seiring perkembangan zaman dan era keterbukaan informasi kondisinya kini berbeda. Di kalangan masyarakat atas atau golongan mampu saat ini cenderung memasukkan anaknya kuliah di luar negeri. Jika tidak, mereka lebih suka kuliah di PTS yang tergolong ‘elite’.

Bagi golongan menengah bisa jadi lebih acceptable kuliah di PTN karena beberapa hal, misalnya fasilitas yang sudah tercukupi oleh pemerintah. Selain itu PTN yang sudah lama ada, tentu mempunyai alumni yang lebih banyak. Jaringan dan ikatan antar alumni seringkali menjadi daya tarik calon mahasiswa. Diharapkan setelah lulus para alumni bisa ‘menarik’ adik kelasnya bekerja di perusahaan yang diharapkan.

Untuk itu pemerintah berusaha menghapus dikotomi PTN-PTS. Terlebih saat ini kita sudah memasuki era keterbukaan. Pengembangan kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan. Salah satunya dengan anjuran pemerintah kepada masyarakat, khususnya generasi muda untuk kuliah dimana saja,di dalam negeri, baik PTN atau PTS.

Saat ini pemerintah juga mendorong pendidikan bidang vokasi, yaitu pendidikan yang siap pakai dan siap kerja. Pemerintah sedang mendorong pengembangan pendidikan vokasi melalui Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Diploma Tiga.

Disamping itu saat ini Kemenristek Dikti mengembangkan Sistem Informasi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (SILEMKERMA)yang bertujuan mengadakan standarisasi perguruan tinggi. SILEMKERMA telah menentukan berapa jumlah dosen disetiap program studi, berapa jumlah guru besarnya, berapa jumlah profesornya, dan sebagainya. Pemerintah mendorong perguruan tinggi yang belum bisa mencapai standar tersebut aktif menyekolahkan para dosennya.

Kemenristek Dikti juga telah menghapus status PTS di masa lalu yang terbagi menjadi tercatat, diakui, dan disamakan. Sejak 2012 standarisasi perguruan tinggi melalu sistem akreditasi. Baik PTN maupun PTS diwajibkan memiliki akreditasi minimal B.    

Standarisasi ini diharapkan menghapus keraguan masyarakat tentang kualitas perguruan tinggi dan menghapus dikotomi PTN-PTS. (ysf)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF