BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
PSI Terinspirasi Golkar

Sudut pandang politik dalam banyak hal tidak sama dengan sudut pandang hukum. Hukum selalu mendasarkan pada fakta, sedangkan politik lebih sering mendasarkan pada asumsi. Sekalipun berdasarkan asumsi, tetap saja dalam politik tidak dibenarkan menebar fitnah.

Apa yang dilakukan PSI bisa jadi terinspirasi Partai Golkar, dimana Golkar yang suaranya tergerus pada pemilu 1999, bisa dengan cepat melakukan konsolidasi pemulihan partai. Salah satu cara yang dilakukan Golkar adalah menghapus warna pak Harto dalam partai, dan fakta sosialnya nyaris hari ini tidak terdengar lagi perbincangan orang tentang "relasi Golkar dengan Pak Harto".

Rivalitas antara PSI dengan Partai Berkarya (GMB) akan menarik bila sanggahan GMB atas video yang dibikin PSI disajikan melalui vidoo juga sebagai penyeimbang. Dengan demikian masyarakat (khususnya generasi milineal) dapat menarik kesimpulan sendiri dari dua tontonan yang berbeda sudut pandang.

Ke depan, model branding partai yang dilakukan PSI dengan menyajikan fakta negatif masa lalu dan menawarkan solusinya, masih menjadi pola kampanye yang menarik bagi partai. Namun semua itu tak akan berarti apa-apa manakala partai tidak memiliki idiologi dan basis kultural yang kuat. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung