BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
direktur LBH Kyadawun GKI Klasis Biak Selatan dan Advokat
Otsus, Antara Bencana Atau Solusi

Otonomi khusus di Papua diharapkan menjadi jawaban bagi ketertinggalan daerah Indonesia bagian timur, khususnya Papua. Harapannya, otonomi khusus menjadi jawaban akan kemiskinan di Papua, dan menjadi peredam aspirasi ‘menentukan kemerdekaan sendiri’. Namun dalam realita yang terjadi, otonomi khusus hanya dinikmati oleh elit-elit politik dan para pebisnis. Sedangkan orang asli Papua yang menjadi bagian subyek yang seharusnya dibangun, sebaliknya justru menjadi obyek ekspolitasi

Otonomi khusus dalam kenyataannya menjadi sebuah posisi tawar menarik yang selalu digunakan oleh pemerintah untuk meredam isu-isu politik politik, khususnya Papua. Otonomi khusus yang diterapkan tanpa didasari komitmen, pengawasan dan evaluasi berkala adalah sebuah bencana serius bagi orang asli Papua dan pemerintah. Hal ini dianalogikan seperti permen manis yang diberikan orang tua kepada anaknya yang sedang menangis, yang pada akhirnya, permen manis itu akan habis dan sang anak akan kembali merengek untuk meminta permen yang baru.

Otonomi khusus bisa menjadi solusi ‘sementara’ dari persoalan disintegrasi bangsa Indonesia. Tetapi, otsus bukanlah sebuah solusi dari pembangunan negara Indonesia yang adil dan merata. Selama pembangunan Indonesia hanya terpusat di pulau Jawa, maka kecemburuan antar daerah akan terus berlangsung, seperti di provinsi Papua yang dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, tidak pernah diselesaikan secara serius dan tuntas. Otonomi khusus ibarat garam yang dituang didalam air laut, terasa hampa dan tidak punya makna.

Maka dari itu, pemerintah perlu untuk mendalami inti permasalahan yang ada di papua, sehingga tidak secara gegabah menentukan penyelesaiannya melalui otsus, dan kemudian dianggap tuntas. Tidak demikian, Sebab, berbicara soal masalah Papua harus dimulai dari ketertinggalan pembangunan manusia (SDM), yang identik dengan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu.

Ada luka dalam hati orang papua yang perlu diselesaikan, yang tidak ditampilkan dalam logika otsus yang ada, yakni pertama, keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia secara tuntas. Kedua, pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua yang dilakukan secara konsisten. Sebab, pembangunan infrastruktur di Papua pada era Jokowi, tidak pernah menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Papua. Analoginya, orang Papua sakit malaria, namun pemerintah memberikan obat sakit gigi, sehingga tidak efektif membuat Papua lebih baik. (arh)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi