BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Manager INFID, Komisioner Komnas HAM 2017-2022  
Optimistis Pemprov DKI dan PAM Jaya Kelola Lebih Baik

Terkait dengan keputusan MA Nomor 31 K/Pdt/2017 yang memerintahkan PT Aetra Air Jakarta, PT PAM Lyonnnase Jaya (Palyja) dan Pemprov DKI Jakarta menghentikan swastanisasi air Jakarta, sebagai salah satu penggugat, saya optimistis Pemprov DKI dan PAM jaya bisa mengelola air Jakarta dengan baik. Modal yang dimiliki oleh mereka sudah sangat banyak, salah satu satunya standar tinggi layanan publik Jakarta yang dibangun oleh Jokowi, Ahok, dan Djarot, tinggal diteruskan dan diperbaiki oleh Gubernur yang sekarang.

Selain itu, kontrol dan partisipasi masyarakat Jakarta yang tinggi juga akan "menekan" Pemerintah Provinsi Jakarta dan PAM Jaya untuk terus memperbaiki layanannya. Pemprov Jakarta dan PAM Jaya tidak bisa main-main lagi dengan keputusan MA tersebut karena sorotan publik akan dengan sangat mudah dikonsolidasikan..

Itu sebabnya Pemprov Jakarta dan PAM Jaya harus segera menyusun rencana aksi detil terkait keputusan MA tersebut, dengan melibatkan masyarakat sebagai stakeholders utama dan pemilik daulat atas air yang tertinggi di Jakarta. Rencana aksi ini akan merumuskan peta jalan, dan pilihan - pilihan teknis yang dimungkinkan dengan adanya putusan MA tersebut. (jim)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung