BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Komunikasi Politik Nasional & Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner
Oknum ASN Harus Berhenti Memposisikan Diri Seolah Pemilik Instansi

OTT yang dilakukan KPK terhadap oknum kepala dinas dalam dugaan kasus korupsi izin proyek Meikarta, yang juga melibatkan Bupati Bekasi harus menjadi bahan koreksi mendasar bagi bangsa ini. Sebab, dari satu OTT kasus tertentu ke OTT kasus lainnya, selain menunjukkan bahwa OTT belum bisa membuat efek jera bagi perilaku koruptif lainnya di negeri ini, sekaligus membuktikan tampaknya bahwa OTT belum mampu  mengurangi apalagi meniadakan  perilaku koruptif di Indonesia.

OTT yang terus dilakukan seolah tidak menimbulkan efek jerah keapda pejabat publik. Oleh sebab itu, saya yakini pasti ada yang salah secara mendasar dari sistem pelayanan publik di Indonesia. Saya melihat persoalan mendasar terletak pada pelayanan publik oleh ASN itu sendiri. Jadi, pada manusianya, pegawai negeri itu sendiri.

Bila diselisik lebih seksama, dalam pelayanan publik oleh aparat ASN di setiap instasi pemerintah masih ada oknum belum menghayati dan melakukan revolusi mental sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo. Itu bisa terlihat saat masyarakat berurusan dengan pelayanan publik di instasi pemerintah, acapkali terjadi oknum ASN (Aparatur Sipil Negara) berperilaku seperti “tuan”, sekali lagi saya sebut seperti “tuan baginda raja” yang “disembah” dengan bawaan “upeti”.

Sangat menyedihkan. Mereka ini berperan sebagai pemilik instasi pemerintah, di mana mereka bekerja. Sederhana melihatnya dengan memperhatikan gaya komunikasi oknum ASN dalam melayani publik, seperti penggunaan bahasa tubuh, cara memandang, gaya berdiri, tekanan suara, respon yang berbelit-belit dan sebagainya.

Semua itu memposisikan ASN sebagai lebih dominan dalam menentukan proses komunikasi pelayanan. Inilah yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik di Indoensia. Padahal, sebenarnya sudah ada role model gaya komunikasi pelayanan publik yang baik seperti diperankan oleh Presiden Joko Widodo.

Tampaknya yang ASN lupakan bahwa pemilik yang sesungguhnya semua instansi pemerintah adalah semua rakyat Indonesia, dan terutama publik yang berurusan dengan lembaga tersebut. Bukan ASN yang bertugas di instasi tersebut menjadi pemilik. Birokrat ASN itu hanya melayani dan memberi solusi ketika rakyat mengalami berbagai persoalan pelayanan publik. Sangat tidak boleh ASN menjadi bagian dari masalah pelayanan publik.

Oleh karena itu, peristiwa OTT oknum terkait dengan pembangunan Meikarta, harus menjadi pintu masuk bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan revolusi mental dan mendasar dalam sistem pelayanan publik di seluruh instasi pemerintah di tanah air secara sistematis, terstruktur dan masif.

Saya menyarankan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) agar melakukan kajian kepada satu atau dua unit terdepan pelayanan publik dari suatu kementerian yang langsung berhadapan dengan pelayanan publik. Misalnya, seperti terhadap dua Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten/kota, yaitu yang masuk pada kategori baik (bagus) dan kategori yang belum memadai dari segi pelayanan publik yang bermutu.

Berdasarkan kajian tersebut, menurut saya, perlu dirumuskan strategi komunikasi pelayanan publik dengan sumber daya manusia yang sungguh-sungguh menjadi pelayan publik dan berbasis pada IT. Bukan seperti “tuan kecil” yang harus dilayani sebagaimana yang diperankan oleh seorang bupati yang saat ini bermasalah di KPK.

Sudahi dan hentikan perilaku ASN seperti “tuan baginda” yang haus “disembah”. Masuklah dengan gaya komunikasi pelayanan prima dan sepenuh hati. Ingat, rakyat butuh pelayanan dari ASN yang digaji dengan pajak rakyat.

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

FOLLOW US

Kartu Nikah Tidak Diperlukan             Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi