BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Direktur Eksekutif Center of Development Studies (CDS), Tenaga Ahli DPR-RI Koordinator Cluster Industri dan Pembangunan (Komisi IV, V, VI dan VII), Dosen STIKOM Jakarta
Nothing Special Soal HoA Freeport

Lagi, persoalan Freeport memancing emosi publik. Pemerintah Indonesia (RI) dan PT Freeport Mc Moran (FCX) menandatangani kesepakatan Head of Agreement (HoA) untuk rencana pengambilalihan 51 persen saham FCX. 

Ada yang memandang ini sebagai kemajuan dari proses renegosiasi Freeport yang seakan tak akan pernah berhenti. Ada yang memandang ini kelemahan diplomasi pemerintah karena harga yang harus dibayar terlalu besar. 
Format kesepakatannya memang HoA, bukan MoU (Memorandum of Understanding) yang lebih mengikat dan punya power untuk mengeksekusi. HoA hanya mengatur hal yang prinsip saja, karena HoA bukan perjanjian Jual Beli Saham. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sebuah kesuksesan. 

Ada banyak tahapan lagi yang harus dilalui pemerintah untuk benar-benar memiliki 'Tanah Papua' yang dikuasai Freeport selama puluhan tahun. Yang pertama adalah Perjanjian Jual Beli Participating Rights dengan Rio Rinto. Yang kedua mengkonversi Participating Rights itu menjadi saham sebesar 40 persen di PT FI. Baru kemudian  perjanjian jual beli saham antara Pemerintah dengan Freeport McMoran sejumlah 5,4 persen. 
Persoalan kedua adalah harga. Ini jauh lebih penting. Akibat proses renegosiasi ini, pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar 3 miliar dolar AS hingga 4 miliar dollar AS untuk divestasi 51 persen (tepatnya sekitar 41,64 persen, karena saat ini Indonesia telah memiliki 9,36 persen) saham Freeport McMorant. 

Penilaian saham sebesar ini sangat tidak rasional, karena aset yang akan dibeli itu sesungguhnya adalah milik bangsa dan negara sendiri. 

Angka 3 - 4 miliar dolar AS itu diperoleh karena Freeport diasumsikan mendapatkan perpanjangan Kontrak Karya (KK)  hingga tahun 2041. Ini perlu ditelusuri apakah pemerintah telah melakukan perpanjangan KK ini tanpa sepengetahuan publik. 

Bila cara perhitungannya seperti itu, wajar bila didapatkan nilai saham 3 - 4 miliar dolar AS. Namun bila perhitungannya periode KK Freeport berakhir tahun 2021 (sekitar 3 tahun lagi), maka nilai 41,64 persen saham itu diperkirakan hanya sekitar 1 - 1,5 miliar dolar AS. Ini belum dikurangi biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktifitas Freeport selama ini (harus ada sanksi dari pemerintah terhadap limbah Freeport). Bila sanksi hukum itu diperhitungkan, maka harga saham 41,46 persen itu hanya ratusan juta saja. 

Sanksi terhadap kerusakan lingkungan hidup akibat aktifitas Freeport perlu diberikan pemerintah RI. Jangan sampai malah justru pemerintah dan rakyat lagi yang menanggungnya. UU dan Peraturannya sudah jelas. Tinggal menunggu kemauan pemerintah. 

Sebagai entitas bisnis, tentu saja Freeport menginginkan nilai saham lebih tinggi, karena yang dijadikan acuan adalah periode KK hingga 2041. Padahal tidak ada ketentuan, baik dalam KK Freeport maupun Peraturan Pemerintah Indonesia, yang mewajibkan Indonesia harus memperpanjang KK hingga 2041. Memang sebelumnya pernah terjadi (pada awal 1990-an hingga 2000-an, berbagai upaya dan rekayasa yang ditengarai telah dilakukan Freeport dan oknum pejabat pemerintah untuk KK Perpanjangan. Implikasinya KK asli yang seharusnya berakhir pada 2021, kemudian Freeport mengklaim menjadi berakhir pada 2041.

Karena itu, sesungguhnya tidak ada yang spesial dalam rencana pemerintah melakukan HoA dengan Freeport. Justru harus dipertanyakan mengapa angka pembelian sahamnya sangar besar, jauh dari perhitungan banyak pakar, serta dari mana dana untuk pengambilalihan saham tersebut. Kita tunggu transparansi dari pemerintah.(pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF