BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Jurnalis Senior
Neno Warisman Terancam Hukuman

Artis Neno Warisman terancam hukuman satu tahun penjara atau denda Rp 500 juta. Sebab aksi arogannya yang menguasai mikrofon pesawat terbang di Pekanbaru, Riau beberapa hari lalu telah melanggar Undang-Undang Penerbangan.

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak, pihak kepolisian, terutama Polda Riau harus segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus penguasaan mikrofon di pesawat terbang ini. Neno Warisman harus dipanggil untuk diperiksa secara hukum. Kasus itu tidak boleh dibiarkan karena bisa menjadi preseden yang akan dicontoh pihak lain untuk menguasai pesawat terbang, yang ujung ujungnya bisa mengancam keselamatan penerbangan.

Aksi arogan Neno Warisman telah melanggar Pasal 344 ayat A Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menegaskan menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat adalah tindakan pelanggaran hukum.

Di Pasal 425 disebutkan ancaman hukumannya satu tahun penjara atau denda Rp 509 juta. Sedangkan Pasal 321 menegaskan, personil penerbangan yang mengetahui terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur penerbangan bisa dikenakan sanksi, antara lain pencabutan lisensi terbang.

Untuk itu Polda Riau perlu segera mengusut kasus ini dengan tuntas.  Pihak-pihak yang terlibat kasus ini harus segera dipanggil dan diperiksa polisi. Jika mereka tidak menghadiri panggilan penyidik, Polda Riau bisa melakukan jemput paksa.

IPW berharap, Polda Riau bersikap tegas dalam menyikapi kasus penguasaan pesawat terbang ini dan penyidik kepolisian jangan takut pada siapa pun. Sikap tegas Polri diperlukan agar anggota masyarakat patuh hukum dan tidak bersikap seenaknya dalam mengganggu kepentingan umum, terutama kepentingan keselamatan penerbangan. IPW juga berharap tokoh tokoh masyarakat tidak bersikap arogan dan merasa sok penting untuk menguasai penerbangan, yang bisa mengganggu keselamatan penerbangan.

Sementara terakit kasus Susi Pudjiastuti, hal itu juga merupakan pelanggaran hukum, sesuai UU penerbangan. Meskipun niatnya baik tapi UU penerbangan hanya mengatakan menggunakan PAS bukan oleh kru itu sebuah pelanggaran dan kru-nya  bisa dikenakan sanksi.

Tapi pada saat itu kasusnya tidak mencuat ke publik sehingga tdk menjadi perhatian publik dan tidak menjadi polemik dan akibatnya lolos dari jeratan sanksi hukum. Sementara kasus Neno menjadi polemik dan memunculkan jeratan hukum, antara lain kru pesawatnya langsung diberi sanksi oleh perusahaan penerbangnya. (grh)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

Massa Ke MK, Untuk Apa?

0 OPINI | 13 June 2019

Bangsa Xenophobia

13 June 2019

Bahasa Daerah, Merana Nasibmu

2 OPINI | 14 June 2019

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

FOLLOW US

Menengok dan Menyiapkan SDM di Era Revolusi Industri 4.0             Polri Telah Berupaya Transparan Ungkap Rusuh 21-22 Mei             Possible and Impossible Tetap Ada             Ungkap Rusuh 21-22 Mei Secara Terang dan Adil             Banyak Masalah yang Harus Diselesaikan             Pilihan Cerdas Jadi Oposisi             Tergilas oleh Budaya Global             Penghambaan terhadap Simbol Dunia Barat             Tak Cukup Imbauan             Investor Tak Hanya Andalkan Peringkat Daya Siang