BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah
Muzaffar Qutuz dan Potongan Zakat PNS (Bagian 2)

Fatwa ini memberikan tiga standarisasi. Pertama, standarisasi pengertian penghasilan yaitu setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

Kedua, standarisasi nisab. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas. Ketiga, standarisasi kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen. 

Namun untuk waktu pembayarannya dan metode penghitungan dengan atau tanpa biaya hidup, fatwa ini memberikan fleksibilitas sesuai dengan kearifan lokal. Pertama, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nisab. Kedua, jika tidak mencapai nisab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

Ketentuan pertama cocok bagi yang berpenghasilan besar, dimana biaya pemenuhan kebutuhan dasar bukan merupakan porsi yang besar dari penghasilan. Itu sebabnya tidak digunakan istilah “penghasilan bersih”.  Walaupun standarisasinya zakat wajib dikeluarkan setelah satu tahun, namun dalam ketentuan ini diberikan fleksibilitas “dapat” dibayar pada saat menerima. 

Ketentuan kedua cocok bagi yang berpenghasilan sedang, dimana biaya pemenuhan kebutuhan dasar merupakan porsi yang besar dari penghasilan. Itu sebabnya digunakan istilah “penghasilan bersih”. Ketentuan ini juga memberikan fleksibilitas masing-masing orang menghitung biaya hidupnya sehingga akhirnya dapat menghitung “pendapatan bersih” selama setahun.

Sultan Muzafar Qutuz, pemimpin Bani Mamluk ketika itu dihadapkan pada ancaman serbuan pasukan Mongol yang dipimpin panglima Kitbuqa. Ekspansi bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Raja Hulagu Khan, sang pewaris tahta Jengis Khan, sangat mencemaskan Bani Mamluk di Mesir setelah jatuhnya Bani Abbasiyah di Baghdad.

Muncullah gagasan untuk mengambil tambahan putungan dari rakyat demi kepentingan nasional. Padahal masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, disamping banyaknya orang kaya saat itu. Seorang ulama besar saat itu, Al Izz bin Abdissalam, memberikan pedoman syariah kepada Muzafar Qutuz, yaitu tambahan beban keuangan harus diprioritaskan ditanggung oleh orang kaya dan pejabat negara yang upahnya besar karena banyak rakyat yang masih susah hidupnya.

Jiwa pesan ini pula yang harus mengisi wacana pemotongan zakat bagi PNS. Rasulullah saw bersabda “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”. Pemimpin menikmati manfaat paling akhir, menanggung beban paling awal. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF