BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Akademisi dan Praktisi Ekonomi Syariah
Muzaffar Qutuz dan Potongan Zakat PNS (Bagian 1)

Wacana pemerintah berupa imbauan untuk mengumpulkan zakat 2,5 persen dari PNS sebenarnya bukan hal baru. Sejak tahun 2014 telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Baznas. Hasilnya memang masih jauh dari harapan.

Polemik yang ramai saat ini lebih disebabkan karena definisi PNS yang terbentang luas mulai dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi, dengan gaji dan tunjangan yang rentang keragamannya sangat besar. Sebagian besar dari mereka masih harus berkutat dengan biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu pula dengan pegawai BUMN dan BUMD yang tercakup dalam Inpres tersebut. Rentang keragaman penghasilannya sangat besar. Bagi mereka inilah wacana pemotongan langsung zakat terasa malah memberatkan.

Oleh karena itu kebijakan publik ini harus dijabarkan dengan rinci agar dapat memenuhi tiga unsur. Pertama, unsur rasa keadilan. Kedua, unsur kearifan lokal. Ketiga, unsur melihat manfaat nyata dari dana yang dibayarkan.

Unsur rasa keadilan dapat dijabarkan dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap PNS yang berpenghasilan besar, berpenghasilan sedang, dan berpenghasilan kecil. Bagi yang berpenghasilan besar, misalnya PNS eselon satu dan eselon dua, serta pegawai BUMN dan BUMD yang setara, dapat diterapkan wajib dipotong langsung 2,5 persen. Bagi yang berpenghasilan sedang, sifatnya imbauan. Sedangkan bagi yang berpenghasilan kecil dianjurkan sedekah saja.

Kebijakan ini berlaku bagi semua agama, dengan istilahnya masing-masing. Yang membedakan hanya pada penggunaannya disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing. Pemenuhan unsur ini dapat menimbulkan rasa harmonis lintas agama dan lintas golongan penghasilan.

Unsur kearifan lokal sangat penting mengingat luasnya Indonesia dan keberagaman masyarakatnya. Suatu hal yang dirasa tepat bagi satu daerah, belum tentu tepat pula bagi daerah lain. Unsur kearifan lokal dijabarkan dengan memberikan keleluasaan untuk menyesuaikan kebijakan nasional ini dengan keadaan masyarakat lokalnya masing-masing. Baik keleluasaan dalam mekanisme dan tata cara menghimpun dana maupun dalam menentukan penggunaannya.

Pemenuhan unsur ini dapat menimbulkan rasa memiliki bahkan semangat untuk mengembangkannya karena keterlibatan aktif masyarakat.

Unsur melihat manfaat nyata dari dana yang dibayarkan terbukti merupakan unsur yang sangat penting bagi keberhasilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam menghimpun dana. Kejelasan peruntukan penggunaan dana yang dikemas oleh LAZ dalam bentuk program-program, memberikan kenyamanan bagi para pembayar. Selanjutnya, ketika para pembayar ini melihat wujud nyata dari penggunaanya, maka tingkat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap LAZ tersebut.

Mirip dengan konsep crowd funding. Kesuksesan membiayai suatu program dengan crowd funding menjadi iklan yang sangat efektif untuk ikut membiayai program selanjutnya. Ada unsur ketagihan untuk melakukan kebaikan dengan melihat langsung manfaatnya.

Ketiga unsur ini dapat diringkas menjadi standarisasi, fleksibilitas, dan persaksian hasil nyata dapat dijadikan pedoman dalam menjabarkan wacana pemerintah memungut zakat dari PNS. Ketiga unsur ini pula dapat dirasakan menjiwai isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

Fatwa ini muncul untuk menjawab polemik tentang zakat penghasilan dengan keragaman tafsiran tentang tiga hal. Pertama, status zakat profesi. Kedua, penghasilan dan nisabnya dihitung sebelum atau setelah biaya hidup. Ketiga, haul atau periode pembayaran zakat. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF