BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Momok Inflasi di Indonesia

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Seakan inflasi menjadi musuh bersama, maka dibentuklah Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD). Inflasi yang rendah dan stabil adalah dambaan setiap pemerintah untuk menjamin stabilitas makroekonomi (Dornbusch dan Fischer, 1995). Kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, minyak, cabe, daging dan lain-lain menjadi penyumbang terbesar inflasi.

Sebenarnya, fenomena inflasi ini sesuatu yang wajar saja sebagai sebuah mekanisme pasar (market mechanism), yaitu kekuatan tarik menarik antara penawaran (supply) dan pemintaan (demand). Ketika ada kelebihan permintaan maka harga akan naik, dan sebaliknya ketika ada kelebihan penawaran maka harga turun. Sehingga secara teoritis, terdapat dua macam inflasi (Mankiw, 2013). Pertama, inflasi dorongan biaya (cost push inflation) yaitu inflasi yang disebabkan kenaikan biaya input faktor produksi seperti upah minimum regional (UMR), tarif listrik, bahan bakar, bahan baku dan barang modal termasuk impor, dan juga guncangan (shock) penawaran seperti hama, virus, cuaca dan bencana dan lain-lain. Daerah yang mengalami inflasi ini pasti akan dibarengi dangan kontraksi atau penurunan produksi dan pendapatan, atau pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Kedua, inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) yaitu inflasi yang disebabkan kenaikan permintaan oleh rumah tangga (consumption), swasta (investment), pemerintah (government expenditure), dan luar negeri (net export, ekspor dikurangi impor). Inflasi jenis terakhir ini akan dibarengi dengan ekspansi produksi dan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang positif.

Lalu, Indonesia memiliki inflasi yang mana? Di tingkat nasional dan daerah - propinsi, kota ataupun kabupaten - selalu dicirikan dengan inflasi yang dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Misal, selama lima tahun terakhir inflasi di tingkat nasional bertengger di kisaran 6 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Pola inflasi yang diikuti dengan pertumbuhan ekonomi positif ini terjadi di hampir semua daerah di Indonesia (CEIC, 2017). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa inflasi di Indonesia baik nasional maupun daerah adalah relatif lebih dominan inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation) oleh: pertama, rumah tangga untuk konsumsi. Oleh karenanya, di masa-masa masuk anak sekolah, puasa, lebaran, natal, tahun baru dan liburan anak sekolah masyarakat yang relatif lebih konsumtif akan mendongkrak inflasi. Kedua, sektor swasta untuk investasi misal membeli mesin, membangun pabrik, dan lain-lain. Tidak mengherankan jika daerah-daerah yang baru berkembang pesat akan memiliki inflasi yang relatif lebih tinggi. Ketiga, pemerintah yang mengeluarkan belanja pemerintah pusat maupun daerah misalkan gaji PNS, pembangunan infrastruktur, pengeluaran proyek pembangunan dan lain-lain. Inflasi akan naik pada bulan-bulan pemerintah baru menggelontorkan belanjanya, seperti biasa yang terjadi di akhir-akhir tahun anggaran untuk mengejar target kinerja serapan anggaran. Keempat, sektor luar negeri yang melakukan aktivitas ekspor dan impor. Oleh karena itu, seringkali impor dijadikan jalan keluar untuk menurunkan inflasi.

Setelah mengetahui bahwa sifat inflasi di Indonesia adalah relatif lebih dominan pada inflasi tarikan permintaan, apa yang harus dilakukan TIP dan TIPD untuk menciptakan inflasi yang rendah dan stabil? Beberapa hal yang dapat dilakukan dari sisi permintaan itu sendiri dan juga sisi penawaran. Dari sisi permintaan TIP dan TIPD harus merekomendasikan upaya-upaya meredam gejolak permintaan yang fluktuatif secara simultan. Misalkan merekomendasikan upaya pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi swasta, pengeluaran pemerintah dan ekspor-impor yang optimal dan stabil. Dari sisi penawaran, TIP dan TIPD harus mampu merekomendasikan langkah-langkah yang mampu menurunkan biaya produksi (cost of doing business - seperti: UMR, Energi, BBM, Listrik,suku bunga yang kompetitif), transportasi, logistik dan distribusi yang lancar termasuk di antaranya mencegah kelangkaan penawaran karena ulah spekulan dan ‘mafia’ komoditas. (afd)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)