BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia
MoU Tidak Berkekuatan Hukum

Memorandum of Understanding atau disingkat MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. MoU biasanya sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan. Oleh sebab itu, MoU tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum apa pun dan mengapa kita harus khawatir dengan MoU itu.

Selain itu MoU tersebut melanggar undang-undang dan tidak  bisa dijadikan landasan hukum untuk menangani perkara korupsi di daerah. Jadi, kalau mereka menggunakan MoU sebagai dasar hukum, ini suatu bentuk langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.

MOU dan kebijakan yang demikian, jelas-jelas telah mendegradasi Tipikor sebagai extra ordinary crime menjadi tindak pidana biasa saja. Sikap ini berbahaya sebab dipastikan akan melahirkan 'semangat korupsi dulu' kalau ketahuan, ya kembalikan.

Terlebih lagi, yang membuat saya bingung dan bertanya-tanya, mengapa mereka duduk bersama dan menandatangi nota kesepahaman tersebut. Padahal sudah jelas UU tidak membolehkan ruang-lingkup yang mereka sepakati dalam MoU itu.

Terkait dengan polemik ini, seharusnya Presiden Jokowi memanggil tiga pihak itu untuk menanyakan, atas dasar apa mereka membuat MoU tersebut. Sebab, selain tidak mempunyai kekuatan hukum, dikhawatirkan MoU ini akan membuat gaduh. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)