BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel
MoU Pengembalian Uang Korupsi Wujud Pelemahan KPK

Banyak usaha dan cara yang dilakukan para pejabat negara untuk melakukan usaha pelemahan KPK. Belum selesai heboh masalah  pansus DPR terhadap KPK, sekarang kita dihadapkan kembali soal nota kesepahaman (MoU) Pengembalian Uang Korupsi Kepala Daerah oleh Kemendagri, Polri dan Kejagung. Apapun alasan yang dikemukakan oleh pemerintah, jelas ini merupakan langkah mundur dalam pemberantasan korupsi di tengah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) pejabat daerah yang dilakukan oleh KPK.

Argumentasi pemerintah yang mengatakan MoU dibuat agar pejabat daerah tidak takut lagi mengambil keputusan hanya mengada-ada, tidak substantif dan prinsipil. Tidak ada korelasi yang signifikan antara rendahnya serapan anggaran dengan pengelolaan anggaran selama pejabat daerah menjalankan politik anggaran yang transparan dan akuntabel.

OTT pejabat negara oleh KPK dikarenakan sikap mental korupsi dan sifat hedonisme yang merasuk ke semua lapisan masyarakat. Banyak faktor yang melatarbelakangi timbulnya sikap tersebut salah satunya adalah hilangnya budaya malu masyarakat kita dan terjadinya erosi nasionalisme dan patriotisme. Ideologi kita juga sudah tergerus oleh nilai-niali kapitalisme dan liberalisme yang secara masif melakukan panetrasi terhadap perilaku budaya kita. Diperlukan integritas yang tinggi bagi pejabat negara karena penyalahgunaan selama ini muncul adanya sikap mental dan sengaja dilakukan secara berjamaah dengan memainkan anggaran.

Timbulnya politik dinasti di daerah salah satu sebabnya adanya manipulasi dan rekayasa anggaran bagi para pejabat yang memenangkan pilkada akibat high cost yang ditanggung oleh kepala daerah. Di tahun politik ini apa pun dilakukan pemerintah selalu menjadi sasaran bagi pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan wibawa pemerintah.

MoU ini merupakan kebijakan kontraproduktif yang dilakukan pemerintah untuk memperlemah tindakan KPK. Seharusnya saat konsentrasi pemerintah di bidang percepatan pembangunan infrastruktur, sinergitas antara Kemendagri, Polri dan Kejagung harus ditingkatkan untuk bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah.

Jangan sampai penyerapan anggaran yang rendah selama ini diakibatkan masifnya OTT yang dilakukan oleh KPK. Kredibilitas dan integritas KPK yang sudah teruji selama ini dirusak oleh hidden agenda oleh pihak-pihak tertentu yang selama ini sengaja untuk menghancurkan KPK. Bravo KPK. (cmk)
 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)