BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI
MoU Menyelesaikan Permasalahan yang Bukan Tindak Pidana

MoU itu bisa menyelesaikan persoalan administrasi yang selama ini belum dipahami secara menyeluruh. Kalau urusan kerugian negara akibat tindak pidana, ya tetap saja UU Tipikor yang berlaku. Hal yang harus kita lihat, ternyata akibat kesalahan administrasi dan negara tidak dirugikan, ya monggo saja. Tapi kalau nyata-nyata sudah merugikan uang negara, ya tidak bisa lagi dong. Jadi, MoU tersebut tidak menghilangkan tindak pidana.

Sering kita jumpai kesalahan administrasi disebabkan oleh banyak faktor dan itu harus kita maklumi. Tapi kalau ternyata dia nyata-nyata melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan pelanggaran hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan nyata-nyata sudah menimbulkan kerugian negara, itu tidak menjadi domain dari MoU ini.

Selain itu, MoU ini bisa juga memberikan arahan supaya mereka tidak melakukan  yang nanti berakibat kepada tindak pidana korupsi. Selanjutnya, selain permasalahan admistrasi, MoU ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan wewenang yang  tidak menyebabkan menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta tidak merugikan negara.

Tapi dalam praktik kadang-kadang timbul pertanyaan, apakah kesalahan itu disebabkan oleh kesalahan administrasi atau sengaja hendak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini yang harus kita pahami.

Tindak pidana korupsi itu; pertama, bisa disebabkan kesalahan administrasi, kedua, ada perbuatan yang melanggar hukum, ketiga, ada yang diperuntungkan atau diperkaya, keempat merugikan keuangan negara.

Maraknya penolakan dari pegiat anti korupsi terhadap MoU ini karena mereka menilai MoU akan menghapus tindak pidana bila mengembalikan kerugian negara. Padahal maksud MoU bukan seperti itu. Jadi, MoU ini menyelesaikan permasalahan yang bukan tindak pidana. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Yahya Agung Kuntadi, Ir., M.M.

Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM

Defiyan Cori, Dr.

Ekonom Konstitusi

Fithra Faisal Hastiadi, Dr., S.E., MSE., M.A

Direktur Eksekutif Next Policy, Dosen FEB UI

FOLLOW US

Revisi Aturan-aturan yang Tidak Pro Kepada Nelayan!             Kebijakan KKP yang Baru Harus Didukung             Figur Menjadi Penting untuk Melaksanakan Dua Peran BUMN             Restrukturisasi, Reorganisasi untuk Efisiensi dan Efektivitas BUMN             Kembalikan Proses Pemilihan Pejabat BUMN kepada Spirit Reformasi             Tidak Pada Tempatnya Meragukan Data BPS             Harus Disadari, Ada Akar Masalah yang Tidak Diselesaikan             Sektor Konsumsi Harus Tetap Didorong             Data Angka Konsumsi dan Investasi Masih Menunjukkan Peningkatan             Rakyat Harus Diuntungkan dalam Jangka Pendek