BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik Internasional
MoU Mengada-ada

Menganalisis yang amburadul, acakadut, alias berantakan gampang-gampang susah mendekatinya. Kita hampir hilang kepercayaan kepada lembaga-lembaga pemerintahan saa? ini. Dia yang basah, dia juga yang ?ering. Dia yang melarang, dia yang mengizinkan.

Regulasi/UU/PP yang dibuat antara yang satu dan yang lain, kerapkali tumpang tindih. Ini sudah lama itu terjadi. Ilustrasi yang paling hangat adalah UU MD3. UU yang betul-betul gila. Belum ada apa-apanya dengan MoU ini. Mungkin inilah manifestasi dari post truth yang fenomenal dewasa ini.

Untuk apa lagi MoU-MoU an antara Kemendagri, Kepolisian, KPK, dan entah dengan apa lagi, tentang anggaran (APBD)? Kan sudah melekat itu pada eksistensi masing-masing lembaga. Artinya, sudah ada itu pada tupoksinya. Mengapa ditambah-tambahi lagi? Kan yang menjalankannya manusia yang punya akal budi, bukan boneka.

Jadi, untuk apa itu manajerial, organisatorial, dan atau khususnya leadership? Apalagi bila direalisasikan dengan sistem pemerintahan kita yang sudah desentralisasil/otonomi daerah di tingkat ll. Mengapa harus digitu-gitukan lagi. Berilah kebebasan kepada mereka. Jangan kepalanya dilepas tapi ekornya diikat.

Lalu yang terpenting adalah dimana peran Dewan Perwakilan/ DPRD yang katanya mewakili rakyat di situ? Bukankan seharusnya pengawasannya di situ? Terkesan itu hanya mengada-ada atau saling unjuk kuasa. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)