BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
 Aktivis HAM, Ketua Badan Pengurus SETARA Institute
MoU KPU-PPATK Jangan Sekadar Aksesoris

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), merupakan salah satu cara mengawal integritas Pemilu dari praktik dan tata kelola sumber daya finansial yang berpotensi dilakukan oleh setiap peserta pemilu, baik legislatif maupun presiden. 

MoU ini diharapkan tidak hanya sebagai aksesoris yang memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, tetapi harus juga memberikan efek penghukuman manakala ditemukan adanya kontestan pemilu terekam melakukan transakasi mencurigakan sepanjang musim Pemilu 2019 ini. Selama ini, kerja PPATK dalam mengawal pemilu bersih belum menunjukkan kontribusi nyata pada peningkatan kualitas Pemilu.

Tindak pidana pemilu seringkali hanya menjadi pemanis bagi penyelenggaraan Pemilu, di mana tindak pidana pemilu tidak bisa diadili dan tidak kontributif pada perwujudkan keadilan elektoral. Tindak pidana pemilu hilang dari daftar perkara yang harus dituntaskan oleh aparat penegak hukum seiring dengan riuhnya kemenangan kontestan pascapemilihan. Padahal, semestinya tindak pidana Pemilu tersebut tetap harus dituntaskan, karena penyelesaian perkara itu bagian dari variabel penentu kualitas dan integritas pemilu.

Seperti PPATK, karena produk kerja lembaga ini ditujukan kepada institusi penegak hukum, maka penyikapan segera atas dugaan transaksi mencurigakan dari para kontestan mesti ditindaklanjuti secara cepat sehingga publik memiliki referensi saat berada di bilik suara. Transaksi mencurigakan bukan hanya ditujukan pada praktik-praktik politik uang oleh para kontestan pileg dan pilpres, tetapi juga dukungan sektor-sektor swasta yang melampaui batas kewajaran, baik bersumber dari dana dalam negeri maupun dana asing.

Penindakan tindak pidana pemilu terkait politik uang termasuk potensi kucuran dana yang tidak wajar dari korporasi dan asing merupakan bagian dari cara otoritas negara mengawal proses demokrasi secara berintegritas. Dengan langkah sigap PPATK dan penegak hukum, maka MoU antara KPK dan PPATK akan memiliki signifikansi memperkuat kualitas pesta demokrasi kita. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha