BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia
MoU KPU-PPATK Jangan Hanya Formalitas

Itulah budaya kerja kita. Kadang kita suka terlambat. Sudah terlambat baru bekerja. Keterlambatan Memorandum of Understanding (Mou) antara KPU dan PPATK tersebut sangat disayangkan. Namun dari pada tidak sama sekali lebih baik terlambat. MoU tersebut juga bisa berlaku surut. Artinya, bisa mengendus dan melacak kasus-kasus dana kampanye ilegal sebelum-sebelumnya.

Apakah MoU tersebut bisa berujung pada penindakan yang efektif? Belum tentu efektif. Tapi harus kita apresiasi. Bekerja untuk ke depan. Namun harus efektif now and next. Efektif atau tidak kita lihat ke depan.

Jika serius diterapkan MoU tersebut. Bisa saja akan menjaring dana kampanye ilegal. Namun jangan sampai MoU diteken. Namun hanya sebagai formalitas. Ditanda tangan namun hanya untuk menanggapi kritik masyarakat. Kita lihat saja, apakah akan ada hasilnya atau tidak. Efektif atau tidak. Kita tunggu hasilnya.

Penindakan itu wewenangnya para penegak hukum. Bukan PPATK. PPATK hanya menyediakan data mentah hasil investigasi dan temuannya. Jadi data temuan dari PPAT terkait dana kampanye ilegal tersebut harus diserahkan ke institusi penegak hukum. Yang menindak, ya, para penegak hukum.

Terkait kekhawatiran MoU tersebut hanya sekadar formalitas, itu yang kita pertanyakan. Itu yang kita kritisi. Jangan hanya jadi formalitas semata. Jangan hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Yang jelas dan yang pasti. Mari berbuat yang terbaik untuk bangsa. Jadi ketika sudah di tanda tangani MoU tersebut. Maka harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan Indonesia. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Deddy Herlambang

Pengamat Transportasi

Djoko Setijowarno

Pengamat transportasi

FOLLOW US

Karena Tak Melibatkan Ahli Kesehatan             Perlu Rekayasa Kebijakan Naikkan Daya Beli             Civil Society Perlu Awasi Hitung Suara             Holding BUMN Penerbangan             Saatnya Rekonsiliasi             Klaim Prabowo-Sandi Perlu Dibuktikan             Perlu Sikap Kesatria Merespons Kekalahan Pilpres             KPU Jangan Perkeruh Suasana             Gunakan Mekanisme Demokratik             Pemerintah Harus Bebas dari Intervensi Pengusaha