BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
MoU Berpotensi Melanggar Hukum

MoU Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian tentang Penanganan Dugaan Korupsi Kepala Daerah sangat perlu untuk dikritisi. Secara formal MoU tidak bisa mengesampingkan undang-undang. Selain memiliki kekuatan hukum yang lemah, MoU juga bahasa hukumnya tidak mengikat, karena biasanya hanya berisi kemauan atau niat baik para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa diiringi dengan konsekuensi hukum jika MoU itu dilanggar.

Secara material, jelas pengembalian hasil kejahatan atau korupsi tidak menggugurkan pidana. Dengan demikian meskipun hasil korupsinya sudah dikembalikan perbuatan pidananya masih melekat pada diri koruptor yang bersangkutan. Hal ini berarti MoU tersebut tidak dapat digunakan. Pelaksanaan MoU oleh ketiga institusi berpotensi merupakan pelanggaran hukum, termasuk hukum pidana. 

Jika MoU tersebut dimaksudkan agar kepala daerah tidak takut mengeluarkan kebijakan dan agar anggaran terserap, MOU bukan solusi yang tepat. Jika instrumen MoU tetap akan digunakan, maka  ranahnya adalah preventIf, bukan represif. 

Selain itu, tidak ada cara lain kecuali tidak korupsi, apa pun alasannya. Jika tidak korupsi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan termasuk untuk mengambil kebijakan dan menggunakan anggaran untuk menjalankan program-program pembangunan secara legal. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Didin S. Damanhuri, Prof., Dr., SE., MS., DEA

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB

Riza Annisa Pujarama

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Presiden sedang Menggali Kuburnya Sendiri             Duet Tango DPR & KPK             Utamakan Tafsir Moral ketimbang Tafsir Hukum dan Ekonomi             Langkah Menkeu Sudah Benar dan Fokuskan pada SKM 1             Industri Rokok Harus Tumbuh atau Dibiarkan Melandai             Perizinan Teknis Masih Kewenangan Daerah             Kiat Khusus Pangkas Birokrasi Perizinan di Indonesia             Politik Etika vs Politik Ekstasi              Kebutuhan Utama : Perbaiki Partai Politik             Pengaruh High Class Economy dalam Demokrasi di Indonesia (Bagian-1)