BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala Kantor UGM Kampus Jakarta, Institute of Research and Community LPPM UGM
Mitigasi efek negatif pembangunan harus dilakukan sekarang.

Pembangunan tidak hanya membawa hal-hal baik namun juga menimbulkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan maupun manusia dengan segala yang terkait. Menjadi kewajiban perencana pembangunan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut sehingga tidak mengecilkan kemaslahatan pembangunan. Namun demikian masih ditemui di lapangan bahwa terjadi masalah-masalah lingkungan maupun sosial sebagai dampak pembangunan. Bahkan ada hal-hal yang luput dari perencanaan dan antisipasi para perumus kebijakan perencanaan pembangunan. Bagaimana meminimalisasi ekses pembangunan menjadi hal yang penting untuk disadari, namun tidak mudah dilakukan mengingat berbagai pertimbangan dan kepentingan para pihak terkait pembangunan itu sendiri.

Bappenas sebagai lembaga perencana pembangunan nasional menjadi tumpuan untuk dapat memaksimalkan manfaat pembangunan dengan meminimalkan efek negatifnya. Dokumen-dokumen resmi perencanaan pembangunan dari Bappenas antara lain RPJM 2015-2019 seharusnya juga memuat usaha-usaha mitigasi efek negatif pembangunan. Hal ini penting untuk menjadi acuan bagi semua Kementerian/Lembaga dalam mentranslasikan kebijakan dan strategi ke program-program kegiatan pembangunan.

Mengingat manusia sebagai penerima manfaat pembangunan, maka upaya pembangunan tidak hanya berwujud fisik sebagai indikator keberhasilan namun perlu memasukkan aspek sosial budaya pembangunan agar kesejahteraan rakyat secara utuh dapat dicapai. Sosiolog perlu diajak turun serta dalam perencanaan pembangunan sehingga dapat mempertimbangkan aspek sosial budaya terhadap efek negatif pembangunan. Pengalaman-pengalaman yang terjadi saat pembangunan Kedung Ombo, waduk Jatigede, tol trans Jawa, PLTU Batang dan beberapa tempat lainnya dapat menjadi referensi dalam merumuskan upaya mitigasi efek negatif pembangunan dari aspek sosial budaya.

Selain itu pemerintah perlu memperluas lingkup kerja lembaga advokasi publik seperti Ombudsman  yang tidak hanya mengurusi pelayanan publik namun dapat menjadi fasilitator perselisihan masyarakat karena timbulnya efek negatif pembangunan. Memang hal ini tidak mudah karena akan merevisi undang-undang, namun untuk jangka panjang negara Indonesia sudah menyediakan mekanisme mitigasi efek negatif pembangunan.

Tujuan pembangunan Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Upaya memitigasi efek negatif pembangunan sudah harus dimulai saat ini dalam menyongsong RPJM 2020-2024. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI