BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Kepala BMKG, Rektor UGM 2014 – 2017, Chairperson of Inter-Governmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System (ICG/IOTWMS) 2019-2021
Mitigasi Gempa Bumi, Tantangan dan Loncatan Inovasi 4.0 BMKG

Indonesia sangat rentan mengalami gempa bumi dan tsunami serta berbagai dampak ikutannya sebagai konsekuensi negeri cincin api yang berada di daerah pertemuan lempeng-lempeng tektonik samudera Indo-Australia dan pasifik yang menumbuk ke bawah lempeng benua Eurasia.

Rekaman data kegempaan di BMKG atapun data global menunjukkan adanya lompatan aktivitas kegempaan secara signifikan, terutama selama dua tahun terakhir. Misalnya gempa bumi di Indonesia rata-rata menjadi 5.000 kali dalam satu tahun, namun sejak tahun 2017 meningkat menjadi 7.000 kali dan melompat hingga 11.920 kali pada tahun 2018.

Selain itu, data global ataupun lokal juga menunjukkan adanya peningkatan kejadian ekstrem akibat perubahan iklim global, yang sering diikuti dengan terjadinya hujan eskrem, puting beliung banjir, banjir bandang dan longsor bahkan saat musim kemarau. Kompleksitas dan dinamika fenomena alam di planet bumi ini, termasuk kepualaun Nusantara tampak semakin tidak pasti dan bersifat merusak.

Tingginya potensi gempa bumi di Indonesia sehingga penting untuk memperhatikan peta bahaya dan risiko bencana sebelum merencanakan penataan ruang dan wilayah. Perlu ada upaya serius dari berbagai pihak dalam memperketat penerapan “building code” dalam membangun struktur bangunan tahan gempa.

Untuk bangunan yang sudah ada dan dihuni, perlu dicek kesehatan/kekuatan strukturnya. Bahkan Pemerintah Daerah perlu melakukan audit struktur bangunan dan infrastruktur di daerah rawan gempa. Apabila dinilai membahayakan, perlu diterapkan rekayasa teknis untuk penguatan struktur bangunan.

Masyarakat harus terus meningkatkan kemampuan dalam memahami cara penyelamatan saat terjadi gempa bumi. Dalam hal ini patut kita mengambil pelajaran dari apa yang telah dilakukan warga Jepang saat terjadi gempa Kobe 1995.  BNPB menyampaikan bahwa Warga Kobe yang selamat dari bencana tersebut karena upaya pertolongan sendiri (34.9 persen), pertolongan keluarga (31.9 persen), pertolongan teman atau tetangga (28.0 persen), pertolongan pejalan kaki (2.6 persen), pertolongan oleh tim penyelamat (1.7 persen), dan pertolongan lainnya hanya (0.9 persen).

Melihat data tersebut tampak bahwa upaya pertolongan sendiri (self assistance) menempati jumlah tertinggi. Ini cerminan bahwa masyarakat yang paham mitigasi akan memiliki peluang lebih besar selamat dari bencana.

Kegiatan sosialisasi gempa bumi dan gladi evakuasi harus digalakkan secara rutin dan menerus, baik di sekolah, perguruan tinggi, perkantoran, rumah sakit, hotel, dan di gedung-gedung publik di tengah-tengah masyarakat. Hal ini akan dapat menjadikan seluruh masyarakat kita lebih paham dan lebih siap dalam menghadapi bencana, serta lebih terampil dan cekatan dalam melindungi ataupun menyelamatkan dirinya saat terjadi gempa.

Tahun 2018 BMKG meluncurkan tiga produk sekaligus, yaitu Early Warning System (INATEWS) 4.0 untuk jaminan keselamatan dari ancaman gempa bumi dan tsunami, Tropical Cyclon Warning Center (TCWC) 4.0 untuk monitoring peringatan dini siklon tropis dan Geohotspot 4.0 untuk monitoring titik-titik panas secara presisi dan mendekati real time sehingga dapat memberikan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan yang sekaligus dapat memantau potensi sebaran kabut asap.

Info layanan 4.0 milik BMKG ini memberikan layanan informasi cuaca dan iklim secara lebih presisi dan akurat, dimana prediksi cuaca tidak hanya dalam skala provinsi dan kabupaten namun juga hingga tingkat kecamatan maupun venue, dengan tingkat akurasi 85-100 persen.

Kesiapan menghadapi bencana telah terbukti di Jepang dapat memperkecil risiko jumlah korban dan kerugian, maka upaya mitigasi gempa bumi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan komprehensif dengan melibatkan kerja sama multi-lintas disipliner, multi-lintas sektor, dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, baik saat pra-bencana, saat terjadi bencana, dan pasca-bencana.

Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit dan terkoordinasi di dalam suatu “Sistem Mitigasi Bencana Gempa bumi yang berkelanjutan” yang telah terbangun dengan Koordinasi BNPB, demi menjaga keselamatan warga masyarakat di daerah rawan gempa bumi, dengan melibatkan sinergi berbagai pihak, terutama BPBD/Pemerintah Daerah, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, BIG, LIPI, KKP, LAPAN, BPPT, Basarnas, Kementerian Ristek Dikti (ITB, UGM, UNAND, ITS, UNHAS), Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo dan berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait, dan yang terpenting adalah partisipasi warga masyarakat.

Sistem mitigasi tersebut masih perlu untuk lebih diefektifkan lagi, terutama untuk edukasi publik dan gladi evakuasi secara rutin. Hal ini dilakukan dengan penyiapan rencana kontinjensi terpadu antar pihak/lembaga. Pengetatan/pengawasan dalam penerapan building code dan penataan ruang di daerah rawan gempa perlu dilakukan, dengan mengacu pada Peta Sumber dan Bahaya Gempa bumi tahun 2017 yang telah diterbitkan oleh Kementerian PUPR dengan dukungan para pakar gempa bumi. (yed)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF