BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti
Minimnya Kebijakan Pasca Bencana

Kebijakan mitigasi bencana berkaitan dengan kepastian hukum. Selama ini, kebijakan sudah cukup untuk mengantisipasi. Namun kebijakan tentu memerlukan turunan dan infrastruktur yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Dalam suatu kebijakan terdapat substansi, struktur dan juga budaya. Secara substansi, isi kebijakan sudah cukup baik. Masalah struktur berkaitan dengan aparat pelaksana kebijakan tersebut.  Selama ini masalah bencana hanya ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan sifatnya masih terbatas meski statusnya sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

Sementara bencana di Indonesia kadang terjadi secara berurutan atau rentetan bencana. Misalnya setelah ada gempa kemudian berpotensi tsunami, selanjutnya banjir dan sebagainya. Hal ini menyebabkan keterbatasan BNPB dihadapkan pada persoalan tataran praktis.

Di satu sisi ada Kementerian Sosial namun masih terbatas pada infrastruktur dan juga Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, termasuk logistic atau anggarannya. Hal ini sama juga dengan persoalan yang dihadapi oleh BNPB, ada keterbatasan anggaran dan SDM. Jika bencana terus beruntun maka akan sulit diatasi secara cepat.

Indonesia berada di iklim tropis sehingga banyak bencana yang terjadi sesuai dengan perubahan cuaca. Bahkan ada juga bencana yang terjadi akibat intervensi atau kelalaian manusia, misalnya kebakaran hutan yang kadang terjadi tidak secara alami.

Ketiga, mengenai budaya. Budaya Indonesia adalah masyarakat yang bergotong-royong sebagai kelebihan. Tetapi ada juga kelompok tertentu yang relatif cepat menangani dan memobilisasi massa ketika terjadi bencana. Masyarakat Indonesia terdapat komunitas dan kelompok-kelompok yang memang memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terlepas dari aspek-aspek lain seperti agama, namun bencana ini berkaitan dengan kemanusiaan. Terkadang kelompok ini malah lebih cepat dibandingkan pemerintah. Budaya ini perlu ditingkatkan.

Setiap ada bencana selalu ada yang sulit adalah infrastrukturnya. Misalnya ketika bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 ada kasus seorang mantan menteri yang dipidanakan terkait penyimpangan anggaran.

Terkait mitigasi lainnya, persoalan ada pada Pemerintah Daerah (Pemda). Di daerah terdapat Badan Daerah Peanggulangan Bencana (BDPB) yang sangat tergantung pada kebijakan Kepada Daerah. Seringkali koordinasinya dengan pusat lemah sehingga penanganan bencana susah.

Di beberapa daerah ada yang jarang, bahkan tidak pernah terjadi bencana. Ketika terjadi bencana secara mendadak, masyarakat tidak siap dan Pemda terkejut karena ketidaksiapan. Misalnya pada kasus gempa di Palu. Hal ini menyebabkan penanganan bencana menjadi amburadul dan terlambat sehingga menyebabkan korban terlantar. Antisipasi sangat minim.

Pengawasan di daerah relatif minim. Penanganan bencana berpikir seperti pemadam kebakaran, ketika ada bencana baru ditangani, tidak ada antisipasi.

Kita harus punya roadmap dan jadwal kebencanaan yang matang. Punya perencanaan dan implementasi yang sudah ditetapkan secara sistematis. Termasuk juga monitoring dan evaluasinya.

Kerapkali publik tidak diberikan informasi sehingga minimnya informasi ini menyebabkan masyarakat menjadi tidak aware. Misalnya ketika Pandeglang ada bencana maka sebagian besar orang Jakarta menggap itu bukan urusan mereka. Ini yang seringkali terjadi.

Selanjutnya adalah bagaimana Pemda berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Sehingga mitigasi bencana bisa efektif dan efisien. Karena, bencana bersifat masif dan tidak terduga.

Yang terpenting adalah partisipasi masyarakat. Tetapi ada juga kelompok tertentu yang memanfaatkan terjadinya bencana ini sebagai ladang untuk mengeruk keuntungan. Nah, ini seringkali Pemerintah Pusat dan Daerah kurang responsif sehingga terjadi pelanggaran atau penyelewengan masyarakat.

Bagaimana kebijakan pasca bencana? Ini masih minim sekali, baik sisi formulasinya regulasi lebih bersifat sekedar saja. Seharusnya kebijakan ini lebih memperhatikan bagaimana nasib korban bencana pasca terjadinya bencana. Misalnya korban kehilangan rumah tempat tinggal, makan, air, bersih dan pakaian. Sampai berapa lama korban mendapatkan rumah kembali, sebab pembangunan tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu singkat, bisa enam bulan sampai satu tahun.

Pengalaman bencana gunung merapi, justru korban tidak mendapatkan tempat tinggal. Pasca bencana ini perlu dipikirkan kebijakannya. (yed)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)