BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Mimpi Komunikasi Politik Bisa Lancar

Pilpres dan isu kecurangan hanyalah pemicu kerusuhan berdarah 22 Mei di Jakarta. Ibarat 'tiada asap tanpa api' ada berbagai penyebab yang menyebabkan demikian banyak orang beraksi di jalanan. Bukan sekadar masalah kecurangan yang menyebabkan Prabowo kalah dalam Pilpres, atau seruan People Power oleh Amien Rais.

Amuk tersebut tak lepas dari macetnya saluran komunikasi politik, yang menimbulkan meresahan publik. Hal ini mirip dengan kerusuhan 1998, yang berakhir dengan tumbangnya kekuasaan rezim Soeharto. Ketika itu pemerintah membungkam perbedaan pendapat dengan menindas oposisi.

Selain dengan kekerasan seperti penculikan dan sebagainya,  pemerintah juga menggunakan pasal-pasal hukum untuk mengirim para pengritiknya ke bui. Ketika itu aparat penegak hukum bergerak sangat cepat dan keras terhadap gerakan yang dianggap melawan Orba.

Selain UU Subversif untuk mengkriminalkan oposisi,  senjata hukum yang juga menjadi favorit rezim Orba adalah pasal-pasal tentang kebencian dalam KUHP. Pasal-pasal ini di jaman penjajahan Belanda dikenal sebagai haatzaai artikelen, yang ditujukan untuk menindas pejuang kemerdekaan seperti Bung Karno dkk.

Di masa Orba, yang menjadi sasaran adalah wartawan,  mahasiswa,  dosen,  politisi,  ulama,  dan para aktifis LSM pro HAM dan demokrasi. Dengan kata lain,  siapa saja yang berseberangan dengan pemerintah. Pada 1998, mereka pulalah yang menjadi aktor intelektual gerakan massa anti Soeharto.

Orba adalah produk perang dingin antara Blok Timur yang dikomandani oleh Uni Soviet lawan Blok Barat yang berada di bawah kendali Amerika. Rezim Orba dibangun dengan dukungan penuh Amerika sebagai markas besar Blok Barat. Ketika itu Amerika juga mendukung berbagai kudeta untuk membangun rezim-rezim otoriter yang bisa dikendalikan untuk menanggulagi  komunisme.

Pada mulanya banyak yang percaya bahwa UU Subversif dan haatzaai artikelen sudah terkubur bersama Orba.  Namun dalam beberapa tahun belakangan kedua perundangan tersebut hidup lagi dan kotran pun kembali berjatuhan. Bedanya,  haatzaai artikelen telah berubah kemasan menjadi UU ITE.  Mirip dengan zaman Orba,  hampir semua korbannya adalah mereka yang berseberangan dengan pemerintah.

Di antaranya adalah Ahmad Dhani. Kini, musisi ini sudah berbulan-bulan dipaksa mendekam dalam sel, dan permintaannya untuk tahanan kota atau rumah ditolak. Kesalahannya adalah mengucapkan kata "idiot" dalam Vlog pribadinya.

Kenyataan ini tentu saja memicu kejengkelan karena secara terbuka memperlakukan siapa saja yang berseberangan sebagai warga kelas dua. Sebaliknya, mereka yang berpihak pada pemerintah bebas mengungkapkan pendapat, termasuk memfitnah dan menebar dokumen curian berisi data pribadi orang yang difitnah.

Tak kalah menjengkelkan adalah perlakuan istimewa terhadap koruptor. Tak cuma bisa memperoleh fasilitas hotel di dalam penjara. Selain itu, menurut pantauan ICW, dalam beberapa tahun belakangan hukuman bagi koruptor makin ringan. Gilanya lagi, dalam Pileg 2019 ada sejumlah mantan napi koruptor maju lagi.

Hal ini tentu sangat menyakitkan kaum miskin,  terutama di pedesaan, karena korupsi adalah 'kejahatan luar biasa' yang merupakan salah satu penyebab utama merebaknya kemiskinan. Sampai September tahun lalu, menurut BPS, tingkat kemiskinan di pedesaan nyaris dua kali lipat dibandingkan perkotaan,  yaitu 13,1 persen berbanding 6,89 persen.

Maka sesungguhnya tak aneh bila orang dari kawasan pedesaan berduyun-duyun ke Jakarta untuk ambil bagian dalam demonstrasi 22 Mei. Bagi mereka, aksi jalanan tersebut adalah medan laga untuk mengekspresikan uneg-uneg agar didengar oleh pemerintah lalu mengambil langkah kongkrit untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Bertolak dari rangkaian kenyataan di atas,  bila benar-benar ingin membangun masyarakat yang damai,  saluran komunikasi politik harus dibuat lancar. Hal ini tentu saja perlu kerjasama antara elit politik yang berkuasa dengan yang beroposisi.  Setidaknya mereka membuat kesepakatan agar yang berkuasa tak menafaatkan kekuasaan untuk menindas lawan politik,  sedang yang beroposisi tak mengeksploitasi penderitaan rakyat sebagai sekadar enerji untuk meraih kekuasaan.

Tapi ide ini mungkin ibarat 'mimpi di siang bolong' karena arena politik sarat dengan pemburu uang dan kekuasaan. Tak siap kalah juga menjadi trade mark mereka. Komunikasi politik pun terbatas soal bagi-bagi harta dan tahta. (mry)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Zaman Zaini, Dr., M.Si.

Dosen pascasarjana Institut STIAMI, Direktur Sosial Ilmu Politik CPPS (Center for Public Policy Studies), Staf Khusus Bupati MURATARA Sumsel

YB. Suhartoko, Dr., SE., ME

Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Keuangan dan Perbankan Unika Atma Jaya Jakarta

FOLLOW US

Pemerintah Daerah Harus Berada di Garda Terdepan             Tegakkan Aturan Jarak Pendirian Ritel Modern dengan Usaha Kecil Rakyat             Konsep Sudah Benar, Implementasinya Gagal             Tugas Terbesar Negara, Mencerdaskan Bangsa!             Indonesia Butuh Terobosan-terobosan Progresif Bidang SDM             Penekanan pada Memobilisasi Kapasitas Modal Manusia Lokal Secara Otentik             Meritokrasi vs Kabilisme             Kendalikan Harga Pangan untuk Menekan Inflasi             Utang Semakin Besar, Kemampuan Membiayai Pembangunan Berkurang             Perhatikan Belanja Non K/L yang Semakin Membesar