BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti INDEF
Mewaspadai Titik Balik Kinerja Keuangan

Pencapaian yang baik dari pemerintah pada awal tahun ini patut diapresiasi dengan data-data yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Pencapaian penerimaan yang meningkat dan penyerapan belanja negara yang meningkat pula menjadi indikator keberhasilan tersebut.

Angka-angka penerimaan negara dan penyerapan belanja yang meningkat dari tahun lalu menjadi bumbu optimisme mengakselerasi perekonomian nasional. Namun demikian, untuk mencapai pertumbuhan 5,4 persen pada tahun 2018 ini masih sangat berat. Ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sektor konsumsi rumah tangga tentu akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi ke depan. 

Jika kita melihat data penerimaan pajak hingga April 2018, data pertumbuhan penerimaan PPN dalam negeri masih lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu. Meskipun pertumbuhan sektor konsumsi pada Triwulan I/2018 ini lebih tinggi daripada Triwulan I maupun IV 2017, namun Indeks Tendensi Konsumen secara nasional mengalami penurunan. Artinya masyarakat kita masih menahan konsumsi mereka, sedangkan porsi konsumsi rumah tangga merupakan komponen pembentuk PDB terbesar.

Pemerintah harus mencari potensi dari pertumbuhan investasi untuk menjadi sektor penopang PDB utama selain konsumsi rumah tangga.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ataupun mata uang asing lainnya saat ini sedang sangat tertekan bahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp14.100 per dolar AS. Kondisi ini tak lain buah dari terus merosotnya kinerja perdagangan yang terus defisit sejak beberapa bulan terakhir. 

Kondisi rupiah yang terus melemah membuat Bank Indonesia menaikkan BI 7-Days Repo Rate sebesar 25 basis poin. Kenaikan suku bunga acuan ini akan berdampak pada pertumbuhan kredit yang akan terkoreksi. Dampaknya konsumsi dan kegiatan produksi masyarakat akan terkena imbasnya dengan mengalami perlambatan. Namun demikian langkah BI untuk menaikkan tingkat suku bunga acuan ini juga kita harus dukung untuk stabiliasasi nilai tukar rupiah.

Belanja pemerintah pun tidak terlepas dari catatan meskipun realisasi penyerapan sudah menunjukkan kinerja yang positif. Jika kita rinci, belanja modal mengalami perlambatan pada periode April 2018 jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada tahun ini belanja modal terkoreksi sebesar 2,45 persen dan realisasinya kurang dari 10 persen. Padahal belanja ini dapat menjadi stimulus bagi perekonomian.

Di sisi lain, kita apresiasi keinginan Pemerintah untuk memberikan jaring pengaman sosial yang baik bagi masyarakat melalui belanja sosial yang meningkat hingga 139 persen pada periode April 2018.

Namun pemerintah juga wajib mewaspadai membengkaknya subsidi terutama subsidi energi berkaitan dengan meningkatnya harga minyak dunia dan melemahnya nilai tukar. Bisa jadi anggaran tersebut akan membengkak melebihi pagu APBN 2018 dan akan menyebabkan defisit anggaran akhir tahun 2018 akan memburuk di tengah membaiknya defisit anggaran pada April 2018 ini.

Dari sisi penerimaan perpajakan, untuk mencapai tax ratio tembus ke angka 11 persen sangat mungkin sekali dilakukan melihat perbaikan penerimaan perpajakan (kecuali PPN dalam negeri). Salah satunya adalah meningkatkan kembali pertumbuhan produksi industri manfaktur nasional. Industri manufaktur ini merupakan sektor ekonomi penyumbang pajak terbesar. Dengan adanya perbaikan industri manufaktur maka penerimaan perpajakan akan meningkat pula. 

Sinyal positif ditunjukkan oleh pertumbuhan industri manufaktur pada Triwulan I/2018 yang membaik daripada periode yang sama tahun lalu. (pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Ujang Komarudin, Dr., M.Si.

Pengamat Politik dan Dosen Universitas Al Azhar Indonesia

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Dadang Trisasongko

Direktur Eksekutif Tranparency Internasional (TI) Indonesia

FOLLOW US

Rekonsiliasi Politik di Level Elit Diharapkan Terjadi di Level Sosial.              Tak Ada yang Salah dengan Pertemuan Jokowi Prabowo             Perhatikan Lag antara Demand Side dan Regulasi dari Sisi Supply Side             Tantangan yang Harus Dihadapi Masih Besar             Kemiskinan Makin Sedikit, Sulit Dikurangi             Bansos Tak Efektif Kurangi Kemiskinan             UNHCR Harus Keluar             Pembangunan Negara Hukum Harus Jadi Agenda Prioritas             ‘Visi Indonesia’ Tidak Prioritaskan Pembangunan Hukum dan HAM             Perlu Pertimbangan Agar yang Dikurung Memang Pantas Dikurung