BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior
Mewah Namun Punya Orang Lain

Dimana ada pembangunan infrastruktur di sana ada konflik. Inilah kenyataan yang sangat sulit dihindari oleh pihak pembangun dan terdampak. Masalahnya, sebagaimana kerap terbukti, terletak pada cara pandang dan perbesaran kepentingan.

Pihak pembangun melihat dalam konteks lebih luas yang belum tentu menguntungkan penduduk setempat. Mereka juga cenderung lebih memperhitungkan soal ekonomi, sedangkan penduduk setempat sangat mementingkan masalah sosial-budaya.

Dalam pembangunan bendungan misalnya, pihak pembangun bisa saja menjelaskan bahwa pembangunan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Bisa menjamin pasok air bagi sawah dan ladang yang ada maupun perluasannya nanti. Pembangunan dilakukan karena dibutuhkan untuk meningkatkan produktifitas lahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Namun penduduk yang bermukim di sekitar proyek pembangunan bisa berpikir lain. Pembangunan harus ditolak karena akan menghancurkan kehidupan sosial budaya mereka. Berbagai tradisi yang sangat penting untuk menjaga persaudaran akan hilang karena tak ada lagi tempat untuk melakukannya. Desa yang dengan susah payah dibangun selama bergenerasi akan lenyap atau terpecah belah.

Dari segi ekonomi pun muncul kekuatiran, bila lahan dijadikan proyek, anak-cucu mereka bisa menjadi gelandangan. Tanpa lahan, hidup mereka tak berarti apa-apa. Ini karena tak hanya keterikatan ekonomi yang mengikat mereka dengan lahan tapi juga moral. Maklum, sudah bergenerasi lahan yang mereka garap memberi penghidupan.

Ada juga yang kuatir bahwa mereka akan menjadi penonton atau kuli setelah pembangunan selesai. Orang-orang asing dari kota bahkan luar negeri akan berdatangan untuk membangun tempat wisata dan sebagainya. Menyulap desa yang asri menjadi kawasan yang mewah namun milik orang lain.

Bagaimanapun juga tentu ada yang melihat sebuah pembangunan infrastruktur sebagai peluang untuk memperoleh uang sebanyak mungkin dengan memasang harga setinggi mungkin untuk lahan yang dimiliki. Agar dibeli, biasanya berkat kepiawaian aktor intelektualnya, mereka tak segan memakai aksi jalanan. Mereka memberi pilihan kepada pihak pembangun, menerima harga yang ditawarkan atau proyeknya akan diganggu terus.

Semua itu tentu membutuhkan perundingan yang adil dan jujur. Bukan perundingan abal-abal yang berakhir dengan penderitaan masyarakat setempat. Sebagaimana telah berulang kali terjadi,  setelah masyarakat menyerahkan lahan,  uang pembayaran meluncur ke kantung para koruptor. Ada juga kasus uang yang sampai ke pemilik lahan tak sesuai dengan yang dikeluarkan okeh pemilik proyek.

Kongkalikong antara koruptor dengan calo lahan juga masih marak dalam pembangunan infrastruktur. Merekalah yang sesungguhnya mengacaukan situasi. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada masyarakat. Mereka tak segan meningkatkan ketegangan sosial agar harga tanah menggila sehingga bisa menggaet komisi lebih besar.

Tak kalah penting yang membuat masyarakat tak begitu serius mendukung pembangunan infrastruktur adalah bobroknya kualitas. Sudah lama masyarakat dijengkelkan oleh infrastruktur seperti jalan, jaringan irigasi dan sebagainya yang rusak jauh sebelum waktunya.

Kejengkelan lain yang membuat masyarakat enggan berkorban untuk pembangunan infrastruktur adalah manfaat yang tak jelas. Contohnya adalah kembangunan LRT di Palembang, dan Bandara Kertjati di Jabar. Ini membuktikan bahwa perencanaan yang amburadul ikut menjadi penyebab munculnya respon negatif dari masyarakat.

Yang perlu digarisbawahi dari semua ini adalah bukan pencitraan yang diutamakan dalam pembangunan infrastruktur tapi perencanaan yang matang. Stop ugal-ugalan! (pso)

 

 

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Abdillah Ahsan, Dr., S.E, M.S.E.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas indonesia, Peneliti Lembaga Demografi FEB UI