BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII)
Merumuskan Strategi Jitu Sebagai Solusi

Hambatan utama adalah pertama, rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk Indonesia yang berusia antara 19 - 24 tahun untuk mengakses Pendidikan Tinggi (PT). Meskipun sudah ada peningkatan yang signifikan beberapa tahun terakhir, saat ini APK untuk PT masih pada level 31% masih jauh dibanding dengan Malaysia dan Singapura. Rendahnya APK ini sangat berpengaruh terhadap angkatan kerja.

Kedua, ada kesenjangan informasi antara Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dengan dunia pendidikan khususnya PT. Informasi dari DUDI tentang kualifikasi dan jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan masih belum banyak yang sampai ke PT secara detail. Sebaliknya informasi-informasi tentang kurikulum, ko-kurikulum dan ekstra kurikulum PT belum banyak yang terkoneksi dengan DUDI.

Pemanfaatan bonus demografi hendaknya diarahkan pada memposisikannya sebagai modal pembangunan (human capital) daripada sebagai masalah atau beban pembangunan. Oleh karena itu membangun manusia Indonesia harus lebih diprioritaskan daripada membangun hal-hal yang sifatnya fisik.

Strategi yang bisa dilakukan, pertama tentunya dengan meningkatkan APK, khususnya pada level PT. Dengan meningkatkan APK maka diharapkan akan menghasilkan dampak positif beberapa waktu ke depan, normatifnya antara 10 sampai 30 tahun, terhadap tingkat angkatan kerja. Jika saat ini dengan APK untuk PT pada angka 31 %, angkatan kerja lulusan PT masih sekitar 12 %, maka jika komposisi angkatan kerja ingin didominasi lulusan PT maka APK PT-nya harus dilipatgandakan.

Kedua, untuk mendukung peningkatan APK PT juga diperlukan prioritas pembangunan pada infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) pendidikan, khususnya PT.

Ketiga, penggunaan Anggaran Pendidikan sesuai amanat konstitusi harus benar-benar untuk pembiayaan pendidikan yang langsung dan bukan untuk membiayai pos-pos kegiatan yang tidak langsung, seperti pembayaran gaji.

Keempat, DUDI dengan PT perlu untuk bersinergi agar kebutuhan kedua pihak terpenuhi. DUDI memerlukan tenaga-tenaga terampil dari PT, sebaliknya PT memerlukan masukan dari DUDI untuk mendisain kurikulum yang tepat. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) telah mewajibkan agar kurikulum PT disinkronkan dengan dunia kerja yakni dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Kelima, selain itu semua, PT harus berkontribusi bukan hanya menyediakan akses berupa pendidikan formal, tetapi juga berupa pelatihan-pelatihan kerja bersertifikat.

Ada pun instansi-instansi yang bertanggung jawab: Kemenristek Dikti, Kemenakertrans, Kemenperin, DUDI dan PT.

Tentang target menjadi 7 besar bahkan 5 besar ekonomi dunia pada 2030 mudah-mudahan bukan mimpi di siang bolong. Memang sekarang Indonesia sudah masuk G20, tetapi sangat berat untuk masuk ke 7 besar apalagi 5 besar mengingat beberapa fakta: pertumbuhan ekonomi melambat; sumber daya alam sudah banyak terkuras dan mayoritas dikuasai asing; dan investasi relatif stagnant, kalaupun meningkat tidak akan terlalu signifikan. (Pso)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF