BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)
Menyikapi Kebijakan Dagang AS

Kabar perluasan perang dagang Amerika Serikat (AS) tidak hanya ke China dan negara-negara Uni Eropa, tetapi juga ke Indonesia merebak beberapa waktu terakhir. Asal muasalnya adalah AS akan mengevaluasi kembali kebijakan Generalized System of Preference (GSP) miliknya, yakni sistem pemberian keringanan tarif bea masuk kepada eksportir dari negara-negara termiskin, termasuk Indonesia.

Pada dasarnya, evaluasi GSP dilakukan oleh AS setiap tahunnya kepada negara-negara penerimanya dan pada 13 April 2018 lalu, US Trade Representative (USTR) mengumumkan bahwa Indonesia bersama dengan India dan Kazakhstan akan dievaluasi kelayakannya dalam menerima fasilitas GSP tersebut. Untuk Indonesia, evaluasi dari USTR adalah seputar kriteria akses pasar serta investasi dan jasa dari GSP sebab Indonesia dinilai telah menerapkan banyak hambatan perdagangan dan investasi yang menciptakan efek negatif kepada perdagangan AS. Kemudian, evaluasi dilanjutkan oleh United States International Trade Comission (US ITC) dan uji publik sampai 17 Juli 2018 hingga semua prosesnya berakhir pada akhir tahun 2018. Apabila  proses tersebut merekomendasikan agar Indonesia tidak lagi menerima GSP, maka Indonesia akan kehilangan manfaat GSP yang selama ini telah dirasakan segera setelah Trump menyetujui rekomendasi tersebut dan mengenakan bea masuk normal layaknya sebagian besar ekspor Indonesia ke AS. Jadi, wajar saja Trump mengevaluasi kebijakannya terhadap Indonesia karena memang itu hak mereka yang memberikan GSP dan mendukung kepentingan nasionalnya. Justru pemerintah Indonesia yang seharusnya tidak boleh terlena dan bergantung dengan pemberian fasilitas tersebut dan segera mencari pasar ekspor baru ke negara-negara lainnya karena potensi bea masuk yang dikenakan AS untuk produk-produk ekspor Indonesia bila GSP tersebut dicabut jumlahnya cukup besar, yakni 1,8 miliar dolar AS per tahun.

Selain itu, apabila kita melihat gambaran besar kebijakan perdagangan Presiden AS, Donald Trump, terhadap banyak negara, sebenarnya Trump menginginkan agar defisit neraca perdagangan AS tidak semakin membesar. Sebabnya, berdasarkan data United States Census Bureau, defisit neraca perdagangan AS tahun 2017 merupakan yang terbesar dalam satu dekade terakhir, yaitu sebesar 53,1 miliar dolar AS pada Desember 2017. Neraca perdagangan AS-Indonesia juga menunjukkan defisit neraca perdagangan yang semakin membesar sejak tahun 2013, yakni defisit sebesar hampir 10 juta  dolar AS menjadi lebih dari 13 juta dolar AS pada tahun 2017. Oleh karena itu, menurut penulis, kurang tepat apabila disebutkan terdapat perang dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dalam merespon kebijakan dagang AS era Trump, pemerintah Indonesia harus melakukan negosiasi kepada pemerintah AS agar GSP tidak dicabut dari Indonesia. Selanjutnya, Indonesia juga harus mencari pasar ekspor baru untuk barang-barang yang terancam dikenakan bea ekspor ke AS agar terdapat alternatif pasar apabila GSP benar-benar dicabut dari Indonesia. Kemudian, peningkatan daya saing produk-produk Indonesia juga harus dikedepankan agar dapat bersaing lebih luas lagi di pasar internasional dan mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS. Pada akhirnya, pemerintah tidak bisa bergantung secara terus-menerus dari ‘belas kasihan’ negara lain seperti program GSP ini serta secara bertahap dan konsisten meningkatkan kualitas barang ekspor Indonesia. (afd)

SHARE ON
close

TOPIK TERPOPULER

PENALAR

PILIHAN REDAKSI

PENALAR TERPRODUKTIF

Gigin Praginanto

Pengamat Kebijakan Publik, Wartawan Senior

Christianto Wibisono

Analis Bisnis/ Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI)

Nyoman Sudarsa

Ketua DPW KOMBATAN Provinsi Bali

FOLLOW US

Penggunaan Pembayaran Online Harus Memiliki Regulasi             Reformasi Struktural: Darimana Kita Memulai?             Kemenag Perlu Jelaskan Manfaat Kartu Nikah             Focus ke Penetrasi Ekspor Produk Bernilai Tambah Tinggi             Gerindra dan PDIP Diuntungkan pada Pemilu 2019             Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-1)              Darurat, pembenahan Sektor Manufaktur dan Kapasitas SDM (Bagian-2)             Masih Ada Waktu untuk Perbaharui Komitmen             Penguatan Upaya Pemberantasan Korupsi             Kasus Century Tanggung Jawab KSSK