BACK TO TOPIC
OPINI PENALAR
Pastor dan aktivis penggerak kesadaran manusia
Menyelamatkan Uang Negara Lebih Diprioritaskan

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan pada penghukuman pelaku, melainkan lebih utama adalah pengembalian kerugian negara yang telah ditimbulkan oleh pelaku. Apalagi kalau dilihat dari beberapa kasus vonis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa koruptor. Padahal kasus korupsi dianggap merupakan kasus kejahatan luar biasa.

Pengembalian aset negara hasil dari tindak pidana korupsi kini masih sangat jauh dari harapan. Masih banyak aset negara yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Terlebih lagi pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi masih banyak belum diketahui keberadaanya.

Kendala dalam pengembalian keuangan negara di sebabkan oleh abuse of power. Kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi yang bersinergi dengan kekuatan politik, ekonomi, dan kekuatan birokrasi. Karenanya korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial, yang menjadi kendala dalam pengembalian hasil korupsi. Bukan hanya pihak birokrasi untuk mencapai kepentingan sekelompok atau orang, tetapi disebabkan oleh kekuasaan umum (pejabat birokrat) yang dapat dikatakan telah memposisikan mereka dalam status beyond the law, sehingga hukum sering dikatakan sebagai kekuatan politik saja.

Oleh karenanya untuk lebih mengefektifkan dalam pembuktian pelaksanaan pengembalian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi, penegak hukum selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugas, khususnya dalam pelaksanaan pengembalian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi.

Terlebih lagi para koruptor yang dipenjara hanya menjadi beban bagi negara, setelah para koruptor itu menjadikan negara sebagai bancakan korupsinya. Bahkan, mereka yang dipenjara masih bisa mendapatkan kamar eksklusif di dalam penjara dari sisa uang hasil korupsi yang lolos dari sitaan.

Sudah saatnya pelaku korupsi, jika belakangan ditemukan bukti baru, bila ada harta yang belum disita yang berasal dari korupsi, negara bisa melakukan penyitaan harta yang baru ditemukan tersebut. Meskipun pelaku sudah selesai menjalani hukumannya.

Upaya ini jauh lebih manusiawi dibandingkan jutaan orang sengsara karena kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dimana pelaku tak juga jera meskipun dipenjara dan dimiskinkan. (cmk)

SHARE ON
close

PENALAR

PENALAR TERPRODUKTIF

Lana Soelistianingsih, Dr., S.E., M.A.

Ekonom Universitas Indonesia, Kepala Riset/ Ekonom Samuel Aset Manajemen

Mohammad Faisal

Direktur Centre of Reform on Economic (CORE) Indonesia

Ahmad Heri Firdaus

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

FOLLOW US

Perkuat Investasi, Industri dan Ikatan Kewilayahan di ASEAN             Perubahan Nomenklatur Tak Efektif dalam Jangka Pendek             Ketergantungan pada Komoditas Dikurangi, Perbanyak Industri Olahan Berbasis Komoditas             Setia Ekspor Komoditas Alam, atau Diversifikasi Ekspor?             Perlu, Optimalisasi Non Tariff Measure (NTM)             Kebijakan NTM akan Bermanfaat, Selama Tidak Berlebihan.             Sesuaikan pilihan jenis NTM dengan karakteristik produk impor             Kebijakan Mandek Terganjal Implementasi, Koordinasi, Eksekusi               Pemerintah Sibuk Urusi Poliitk             Tinjau Kembali Struktur Industri Nasional